ARGAMAKMUR — Sembilan kelompok tani hutan di Bengkulu Utara bakal menerima kucuran dana segar. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp9,7 miliar, bersumber dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Alokasi ini khusus untuk program perhutanan sosial yang terintegrasi.
Dana Rp9,7 Miliar untuk Siapa Saja?
Kepala Bagian Sumber Daya Alam (Kabag SDA) Setdakab Bengkulu Utara, Wahidu Syawal, menjelaskan bahwa dana tersebut menyasar tiga kawasan hutan sosial. Di dalamnya, terdapat sembilan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang menjadi penerima manfaat langsung.
“Kita saat ini terus mematangkan persiapan program dalam pengembangan hutan sosial tersebut,” ujar Wahidu Syawal.
IAD Jadi Syarat Utama Pencairan
Pemerintah daerah saat ini tengah menyusun dokumen Integrated Area Development (IAD). Dokumen ini menjadi acuan utama agar program berjalan terarah dan berkelanjutan. Menurut Wahidu, IAD memuat profil wilayah, peta kawasan hutan, hingga data lengkap kelompok pengelola.
Penyusunan IAD merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Regulasi ini mendorong kolaborasi lintas sektor agar pengelolaan hutan sosial bersifat holistik, integratif, tematik, dan spasial.
Kapan Program Mulai Berjalan?
Wahidu Syawal menargetkan dokumen IAD rampung dan disahkan pada 25 Juni 2026. Setelah itu, program pengelolaan hutan sosial bisa segera dieksekusi di lapangan.
“Dokumen IAD akan disahkan pada 25 Juni 2026 mendatang, sehingga program ini berjalan dengan baik sesuai harapan kita semua,” pungkasnya.
Apa Manfaat bagi Warga Bengkulu Utara?
Pendanaan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Skala usaha perhutanan sosial meningkat, sementara kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kelompok tani hutan yang tergabung dalam KUPS akan mendapat pendampingan dan modal usaha dari dana yang disalurkan melalui KKI Warsi.
Dengan adanya kepastian anggaran ini, Bengkulu Utara menjadi salah satu daerah yang serius menggarap program perhutanan sosial berbasis IAD di Indonesia.
