JAKARTA — Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah untuk menjangkau anak-anak kurang mampu dan putus sekolah akan diperluas secara masif dalam dua tahun ke depan. Kementerian Sosial (Kemensos) mematok target 150 ribu siswa terdaftar pada 2027, naik signifikan dari capaian saat ini yang baru mencapai 43 ribu orang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan target jangka panjang pemerintah adalah setiap kabupaten dan kota minimal memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat. Gedung tersebut dirancang mampu menampung lebih dari 2.000 siswa per daerah.
"Menghimpun anak-anak jalanan untuk mau bersekolah bukanlah perkara mudah. Para pendamping di lapangan bahkan harus meluangkan waktu hingga 24 jam penuh hanya untuk melacak keberadaan anak-anak tersebut," ujar Gus Ipul di Tangerang, Sabtu (12/4).
Rintisan di Gedung Politeknik Penerbangan
Untuk mempercepat realisasi program, Kemensos tidak selalu membangun gedung baru dari nol. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memanfaatkan aset milik Kementerian Perhubungan, yakni gedung Politeknik Penerbangan Indonesia yang sehari-hari digunakan untuk kegiatan pembelajaran.
Gedung tersebut kini dialihfungsikan sebagian menjadi Sekolah Rakyat. Program rintisan tambahan ini secara khusus menyasar anak-anak yang pada jam sekolah kerap mengamen atau mencari penghasilan di pasar-pasar dan tempat umum.
400 Anak Jalanan Terjaring, 300 Langsung Masuk Kelas
Dari hasil penjaringan di lapangan, tercatat 400 anak jalanan berhasil dijangkau petugas. Setelah melalui proses asesmen, sebanyak 300 anak dinyatakan memenuhi syarat dan langsung mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat.
Sementara itu, lebih dari 100 anak lainnya memerlukan masa penyetaraan atau matrikulasi terlebih dahulu di sentra-sentra milik Kemensos. Sebagian dari mereka belum bisa membaca, memiliki kendala kesehatan, serta menghadapi permasalahan lain yang menghambat proses belajar.
Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperluas penyelenggaraan sekolah rintisan bagi anak-anak yang putus sekolah maupun tidak sekolah. Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi dasar percepatan program ini, terutama setelah pembangunan gedung permanen di setiap daerah rampung.
