REJANG LEBONG — Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong saat ini tengah berupaya keras menekan defisit APBD yang mencapai Rp 42 miliar. Plt Bupati Hendri Praja menegaskan bahwa prioritas utama tahun ini adalah memulihkan kesehatan fiskal daerah agar roda pemerintahan bisa bergerak lebih lincah.
"Jika neraca keuangan kita sehat, pergerakan pemerintah daerah akan lebih lincah," kata Hendri dalam rapat koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemkab Rejang Lebong Tahun 2026, Kamis.
Hendri menginstruksikan jajarannya untuk tidak lagi pasif menunggu anggaran. Para kepala OPD diminta cermat dan agresif dalam menjemput dana alokasi dari pusat maupun provinsi. Beberapa peluang pendanaan yang dinilai potensial untuk dibidik antara lain Inpres Jalan Daerah (IJD) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor jalan, air bersih, irigasi, dan penerangan jalan umum (PJU).
Target Pembiayaan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Dalam rapat tersebut, Hendri juga menyoroti sejumlah persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ia memerintahkan dinas terkait untuk menindak tegas pangkalan elpiji nakal yang diduga menjadi penyebab kelangkaan gas bersubsidi di wilayah tersebut. Pemkab juga akan merumuskan skema penambahan agen atau distributor resmi untuk mengatasi distribusi yang tersendat.
"Pemerintah pusat sebenarnya menunggu program dari kita. Jika tidak berinovasi, pembangunan daerah akan jalan di tempat," tegas Hendri.
Grup Koordinasi Digital di 15 Kecamatan
Untuk mempercepat respons terhadap keluhan warga, Hendri meminta jajaran sekretaris daerah, asisten, dan para camat untuk segera membentuk grup koordinasi digital berbasis kecamatan. Jaringan ini akan menjangkau 15 kecamatan di Rejang Lebong.
Melalui grup tersebut, setiap laporan darurat warga—mulai dari masalah kesehatan, BPJS, hingga administrasi sekolah—diharapkan bisa langsung diteruskan dan dieksekusi oleh OPD teknis terkait tanpa birokrasi yang berbelit. "Masyarakat membutuhkan solusi cepat," tambahnya.
Optimisme Tata Kelola: Dari Zona Hijau MCP hingga Target WTP
Meskipun tahun ini gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, Hendri mengapresiasi capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini sudah berada di zona hijau. Ia menargetkan peningkatan pada indikator tata kelola pemerintahan tahun depan, termasuk penilaian Ombudsman, SAKIP, dan capaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
"Kita harus memiliki sense of belonging terhadap pembangunan daerah ini dan membuang ego sektoral," pungkasnya.
