BENGKULU — PWI Bengkulu resmi menggelar audiensi dengan Gubernur Bengkulu menjelang berakhirnya masa bakti kepengurusan. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja gubernur itu dihadiri jajaran pengurus PWI Bengkulu serta panitia pelaksana Konferprov 2026 yang terdiri dari Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).
Ketua PWI Provinsi Bengkulu, Marsal Abadi, SE, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan momentum silaturahmi sekaligus pelaporan program kerja yang telah dijalankan selama lima tahun terakhir.
"Kehadiran kami hari ini untuk bersilaturahmi sekaligus melaporkan kepada Pak Gubernur terkait rangkaian kegiatan Konferprov PWI Bengkulu 2026. Kami juga menyampaikan berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan selama masa kepengurusan periode 2021-2026," ujar Marsal.
Konferprov Bukan Sekadar Pemilihan Ketua Baru
Marsal menegaskan bahwa Konferprov yang akan digelar pada 18 Juli 2026 bukan hanya agenda pemilihan Ketua PWI Bengkulu periode 2026–2031. Lebih dari itu, kata dia, kegiatan ini merupakan bagian dari proses regenerasi organisasi yang harus berjalan demokratis.
"Konferprov ini merupakan bagian dari suksesi kepemimpinan yang harus berjalan baik dan demokratis. Yang terpenting adalah kesinambungan organisasi tetap terjaga serta kemitraan strategis dengan pemerintah dan berbagai pihak terus berlanjut," tegasnya.
Kolaborasi Pers-Pemda Jadi Modal Pembangunan Daerah
Dalam pertemuan tersebut, Marsal menekankan pentingnya hubungan yang sudah terjalin antara PWI dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui peran pers yang profesional.
"Kolaborasi antara PWI dan Pemerintah Provinsi Bengkulu selama ini berjalan sangat baik. Karena itu kami berharap hubungan yang sudah terbangun ini dapat terus berlanjut dan semakin kuat pada kepengurusan berikutnya, siapa pun yang nantinya terpilih memimpin PWI Bengkulu," katanya.
Audiensi ini sekaligus menjadi sinyal bahwa PWI Bengkulu berkomitmen menjaga kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, terlepas dari pergantian kepemimpinan organisasi yang akan datang.
