BENGKULU — Perempuan Bangsa tengah menjalankan program restrukturisasi kepengurusan secara nasional, menyasar seluruh provinsi hingga kabupaten/kota. Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa, Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., menyatakan proses ini dimulai dengan penyelarasan surat keputusan (SK) kepengurusan pada periode Mei hingga Juni 2026.
“Seluruh SK kepengurusan kami sesuaikan pada Mei dan Juni. Jadi, seluruh Indonesia dilakukan pembaruan SK agar struktur organisasi menjadi lebih kuat dan tertata,” ujarnya usai membuka Musyawarah Wilayah DPW Perempuan Bangsa Bengkulu, di aula Hotel Latansa, Sabtu (6/6/2026).
Uji Kelayakan untuk Kandidat Ketua di Daerah
Nur Nadlifah menjelaskan, di sejumlah daerah yang memiliki banyak kandidat ketua, Perempuan Bangsa menerapkan Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK). Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan figur terpilih memiliki kapasitas memimpin dan komitmen terhadap organisasi.
Dalam proses pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Bengkulu, terdapat tiga kandidat yang bersaing. Organisasi membuka ruang bagi siapa pun tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau kelompok tertentu.
Jaringan Legislatif Jadi Modal Advokasi
Menurut Nur Nadlifah, banyak kader Perempuan Bangsa yang kini duduk di parlemen maupun menjadi kepala daerah. Jaringan itu menjadi modal untuk mengadvokasi persoalan perempuan dan masyarakat secara langsung ke pemerintah dan DPR.
“Banyak kader perempuan dari PKB yang menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah. Dengan jaringan tersebut, advokasi terhadap berbagai persoalan masyarakat menjadi lebih mudah dilakukan karena memiliki akses ke parlemen maupun pemerintah daerah,” katanya.
Kader Diminta Turun ke Masyarakat, Bukan Sekadar Jabatan
Meski memiliki akses politik, Nur Nadlifah menegaskan bahwa kekuatan organisasi tidak ditentukan oleh jabatan. Perempuan Bangsa justru membutuhkan kader yang bersedia turun langsung ke tengah warga untuk memahami persoalan riil di lapangan.
“Kami tidak membutuhkan orang yang hanya memiliki jabatan, tetapi tidak mau bekerja di tengah masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kader yang mau bersama rakyat, mengetahui kesulitan mereka, lalu menyampaikan masukan kepada pemerintah dan DPR agar lahir kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Evaluasi Kepengurusan: yang Kinerja Baik Dipertahankan
Setelah musyawarah wilayah provinsi selesai, DPP Perempuan Bangsa akan melanjutkan restrukturisasi ke tingkat kabupaten dan kota. Targetnya, seluruh kepengurusan daerah telah diperbarui paling lambat November 2026.
Nur Nadlifah menambahkan, evaluasi akan dilakukan terhadap kepengurusan yang ada. Jika kinerjanya dinilai baik, kepengurusan akan dipertahankan. Namun, jika diperlukan perubahan, pergantian akan dilakukan demi meningkatkan efektivitas organisasi.
