BENGKULU — Polres Ketapang menangkap sejumlah orang yang diduga menyalahgunakan BBM bersubsidi selama sepekan terakhir, saat kelangkaan Pertalite melanda Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Penangkapan diumumkan Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama pada Minggu (11/10/2026) petang, namun jumlah tersangka dan modusnya belum diungkap. Warga yang mengantre berjam-jam di SPBU diminta tidak panic buying sambil menunggu perbaikan distribusi.
Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama menyatakan jajarannya masih menangani sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ia belum membeberkan berapa orang yang diamankan, modus penyimpangan, maupun peran masing-masing pihak.
"Personel Polres Ketapang masih terus bekerja di lapangan," ujar Putra, dikutip dari keterangannya kepada wartawan.
Antrean Mengular di SPBU, Pengecer Ikut Kesulitan
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Ketapang. Warga harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan Pertalite.
Kesulitan yang sama dirasakan pengecer. Pasokan yang seret di tingkat pengecer membuat akses masyarakat terhadap bahan bakar semakin terbatas, padahal BBM dibutuhkan untuk aktivitas harian.
Hiswana Migas Imbau Warga Tidak Panic Buying
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kabupaten Ketapang, Riza, meminta masyarakat tetap tenang menyikapi kondisi ini. Ia menegaskan pembelian berlebihan justru memperparah kelangkaan.
"Kami juga mengimbau ke masyarakat jangan panic buying, gunakan BBM sesuai kebutuhan, jangan menimbun," tegas Riza.
Riza menyatakan dukungannya terhadap langkah kepolisian menindak dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penindakan itu diharapkan menjaga penyaluran BBM agar sesuai ketentuan.
Warga Minta Penindakan Diikuti Perbaikan Distribusi
Warga Ketapang menilai penangkapan pelaku penyimpangan belum cukup. Mereka berharap pengungkapan kasus tidak berhenti di situ, tetapi diikuti perbaikan distribusi BBM di lapangan.
Ahmad (34), warga Ketapang, menilai penindakan tegas diperlukan agar ada efek jera bagi pelaku penyimpangan.
"Yang begini-begini memang harus ada tindakan tegas dari polisi, biar ada rasa takut dan efek jera bagi 'pemain' BBM subsidi," ucap Ahmad.
Menurut Ahmad, pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu diperketat agar penyalurannya tepat sasaran. Harapan serupa disampaikan warga lain: penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pengawasan pasokan, sehingga BBM bersubsidi benar-benar bisa diakses warga yang membutuhkan.
Belum Ada Informasi Resmi soal Jadwal Normalisasi Pasokan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai jumlah tersangka, modus penyimpangan, maupun jadwal normalisasi pasokan Pertalite di Ketapang. Informasi lanjutan dapat diakses melalui kanal resmi Polres Ketapang dan Hiswana Migas Kabupaten Ketapang.
Masyarakat diimbau tidak membeli BBM bersubsidi dari calo atau pengecer tidak resmi dengan harga di atas ketentuan. Pembelian berlebihan dan penimbunan dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Warga yang menemukan indikasi penyimpangan BBM bersubsidi dapat melaporkannya ke aparat kepolisian setempat.