Sikka – Dampak gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam kunjungannya, Senin (24/8/2026), memastikan bahwa penyediaan air bersih dan penguatan infrastruktur menjadi prioritas utama untuk segera direalisasikan.
Didampingi Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Menteri Dody langsung meninjau sejumlah titik krusial seperti ruas jalan, tanggul pengaman pantai, lokasi longsoran, dan bangunan yang rusak akibat gempa. Dari tinjauan tersebut, terungkap bahwa kekurangan air bersih menjadi masalah paling mendesak yang harus dituntaskan.
Kementerian PU bergerak cepat dengan menginstruksikan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II untuk melakukan survei geolistrik. Langkah ini bertujuan memetakan potensi sumber air tanah di bawah permukaan Pulau Palue. Jika ditemukan sumber yang memadai, air akan diekstraksi melalui sumur bor dan diolah dengan proses filtrasi sebelum didistribusikan ke warga.
“Saya juga kemarin dengar bahwa di Palue ini kekurangan air bersih. Makanya kemarin saya sudah minta tolong teman-teman dari balai sungai untuk ke sini untuk melakukan geolistrik dulu,” kata Menteri Dody.
Tak hanya mengandalkan air tanah, Menteri Dody juga membuka peluang penggunaan teknologi desalinasi. Ia telah menghubungi Kepala BRIN untuk mengeksplorasi kemungkinan tersebut, sebagai tambahan pasokan air bersih bagi masyarakat Pulau Palue.
“Tadi saya sudah minta tolong ke Dirjen Cipta Karya untuk kirim tim air bersihnya dari Jakarta ke sini. Nanti kan di bor oleh teman-teman balai sungai tapi nanti di atas kita kasih filter atau penjernih. Sehingga kemudian bapak/ibu yang berada di Pulau Palue ini bisa mendapatkan air bersih. Saya juga tadi pagi sudah telepon Kepala BRIN, siapa tahu ada teknologi desalinasi yang bisa menambah suplai air bersih,” tambah Menteri Dody.
Perkuat Pengamanan Pantai dan Infrastruktur Tangguh
Selain air bersih, ancaman abrasi pantai menjadi sorotan berikutnya. Menteri Dody menyatakan akan segera menyiapkan desain tanggul penahan pantai untuk melindungi fasilitas umum dan permukiman warga dari kerusakan lebih lanjut.
“Semalam memang sudah disampaikan Ibu Dansatgas Kabupaten Sikka, yang juga Kadis PUPR, memang butuh tanggul penahan pantai. Secepatnya kita akan lakukan desain supaya bisa abrasi bisa tertahan dan tidak merusak kantor kecamatan dan seterusnya,” kata Menteri Dody.
Pemulihan pascagempa juga diarahkan untuk membangun kembali infrastruktur dengan konstruksi tahan gempa. Partisipasi masyarakat lokal akan dioptimalkan melalui skema padat karya, dengan dukungan penuh dari pemerintah, TNI, dan Polri.
“Kita juga akan melibatkan bapak/ibu sekalian untuk pekerjaan ini. Jadi sama-sama kita membangun Pulau Palue dengan lebih baik lagi dan lebih kuat lagi,” ujarnya.
Menteri Dody menegaskan bahwa pemulihan ini bukan sekadar memperbaiki kerusakan, melainkan juga memperkuat ketangguhan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat. Ia berkomitmen untuk terus memantau progres program yang dicanangkan.
“Saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin melupakan masyarakatnya. Nanti mungkin saya akan sering-sering ke sini dan akan memastikan apapun yang kami programkan itu bisa dikerjakan dengan waktu yang sudah kita tetapkan,” kata Menteri Dody.
Langkah ini sejalan dengan Sasaran Utama PU 608, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen untuk memberikan manfaat nyata, memenuhi kebutuhan dasar, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.
