BENGKULU — Kalangan muda di Bengkulu menilai dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran menjadi titik evaluasi bagi pelaksanaan program yang menyentuh langsung warga. Seruan itu muncul dari organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Bengkulu Tengah, Mukomuko, hingga Bengkulu Utara.
Mereka tidak hanya memposisikan diri sebagai penerima manfaat kebijakan. Generasi muda diminta ikut memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Momentum Sumpah Pemuda dan Persatuan Warga
Sekretaris Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bengkulu Tengah, Dian Rafika, mengaitkan dua tahun pemerintahan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang berdekatan. Menurutnya, semangat persatuan dari para pemuda terdahulu harus diwujudkan lewat tindakan sehari-hari.
"Pemuda harus mengambil peran nyata dalam menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan. Semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui tindakan positif yang memperkuat keutuhan bangsa," ujar Dian.
Dian menilai keterlibatan generasi muda menjaga kondusivitas lingkungan menjadi bagian penting untuk mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Stabilitas di tingkat kampung dan kelurahan disebutnya sebagai fondasi yang menentukan apakah program pusat sampai ke warga.
Korupsi Dinilai Hambat Program yang Seharusnya Dirasakan Warga
Dari Mukomuko, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Mukomuko, Saprin Effendi, menyoroti komitmen pemerintah memberantas korupsi. Menurutnya, praktik itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi berpotensi menghambat program yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat.
Saprin mendorong pemberantasan korupsi terus diperkuat melalui penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
"Kami mendukung langkah pemerintah dalam memberantas korupsi karena dampaknya sangat merugikan negara dan rakyat. Upaya ini harus terus dilakukan demi kepentingan masyarakat luas," kata Saprin.
Mahasiswa Minta Evaluasi Pembangunan Berbasis Dampak Nyata
Presiden Mahasiswa Universitas Ratu Samban, Bengkulu Utara, Prendi Saputra, berpandangan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu jadi momentum mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Evaluasi itu, menurutnya, harus memastikan kebijakan pemerintah memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Prendi tidak merinci sektor mana yang paling perlu dibenahi. Namun ia menempatkan pengawasan pembangunan sebagai pekerjaan yang tidak boleh berhenti di seremonial.
Dari tiga wilayah berbeda, benang merahnya sama: pemuda Bengkulu menuntut pembangunan yang bisa diukur, anggaran yang diawasi, dan kebijakan yang benar-benar sampai ke rumah warga. Dua tahun menjadi penanda awal, bukan garis akhir penilaian.
