BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai kemampuan daerah menghadapi bencana tidak bisa lagi sekadar dilihat dari laporan tahunan. Melalui Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten/Kota Tahun 2026, Pemprov menuntut data yang konsisten dan terukur dari setiap daerah.
Forum yang berlangsung di Xtra Hotel Bengkulu, Kamis (10/9), dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar. Ia menyebut data yang valid menjadi dasar untuk menggambarkan kondisi ketahanan daerah secara objektif.
BPBD Ditempatkan sebagai Koordinator Utama Pemenuhan Indikator
Dalam struktur penilaian IKD, BPBD diberi posisi strategis. Khairil menegaskan lembaga itu bertanggung jawab memastikan seluruh data dan indikator terpenuhi lengkap dan akurat.
"Dalam struktur pemerintahan, BPBD sebagai koordinator utama memiliki peran vital dalam memastikan konsistensi data. Mulai dari aspek tata kelola pemerintahan, sistem peringatan dini, hingga kesiapsiagaan masyarakat, semuanya harus tercermin dalam penilaian kita," ujar Khairil.
Indikator yang dinilai mencakup tata kelola pemerintahan, sistem peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat. Ketiganya harus terlihat dalam dokumen penilaian, bukan hanya di lapangan.
Kabupaten/Kota Diminta Aktif Pemutakhiran Data Setiap Tahun
Khairil mengapresiasi komitmen pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang selama ini aktif mengumpulkan dan memutakhirkan data IKD. Partisipasi dalam proses penilaian maupun FGD dinilai penting agar indikator ketahanan daerah terukur dengan baik.
Menurutnya, peningkatan nilai IKD bukan sekadar mengejar capaian angka. Nilai itu harus menjadi gambaran nyata kesiapan daerah menghadapi risiko bencana.
Setiap indikator yang dinilai perlu diikuti langkah nyata memperkuat kapasitas pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar upaya membangun ketahanan daerah berjalan konsisten dan berkelanjutan.
"Melalui kolaborasi dan sinergi yang semakin baik, kita optimistis dapat mewujudkan Provinsi Bengkulu yang tangguh terhadap bencana, sekaligus mendukung terwujudnya Bengkulu Maju, Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan," tutup Khairil.
Mengapa Akurasi Data Menentukan Kesiapan Daerah
IKD menjadi instrumen untuk mengukur kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi serta menanggulangi bencana. Data yang keliru di satu indikator bisa membuat gambaran kesiapan daerah menyesatkan.
Karena itu, Pemprov mendorong pengumpulan data yang konsisten dari seluruh kabupaten/kota. Hasil penilaian 2026 akan menunjukkan sejauh mana kesiapan daerah menghadapi risiko bencana di wilayahnya masing-masing.
