BENGKULU — Ekonom Yanuar Rizky meminta BUMN dan Danantara menahan diri menerbitkan utang baru karena kenaikan yield obligasi Amerika Serikat membuat biaya pinjaman melonjak. Kebutuhan roll over utang yang mencapai Rp850 triliun berisiko bertabrakan dengan mahalnya harga surat utang di pasar global.
Paragraf pembuka: Tekanan di pasar obligasi global kini merembet ke neraca korporasi Indonesia. Yanuar Rizky, ekonom yang lama mengamati kebijakan fiskal dan pasar modal, menilai penerbitan surat utang baru oleh negara maupun BUMN saat ini masuk kategori mahal dan berisiko. Peringatan itu disampaikannya lewat kanal YouTube pribadinya, merespons lonjakan imbal hasil surat utang Amerika Serikat yang belum menunjukkan tanda mereda.
Biaya Utang Melonjak, Pasar Surat Utang Tak Bersahabat
Yanuar menyoroti bahwa kenaikan US Treasury yield tidak hanya menekan korporasi di Negeri Paman Sam. Efeknya menjalar ke negara berkembang, termasuk Indonesia, karena investor menuntut imbal hasil lebih tinggi untuk menutup risiko.
"Amerika Serikat sendiri korporasinya sekarang lagi mengalami tekanan akibat dari US Treasury yield-nya yang naik," kata Yanuar dalam paparannya.
Kondisi itu membuat opsi menerbitkan obligasi baru menjadi jauh lebih mahal. Bagi BUMN yang selama ini mengandalkan pasar surat utang untuk membiayai ekspansi dan menutup kewajiban jatuh tempo, tekanan ini langsung menggerus ruang gerak keuangan mereka.
Danantara dan Beban Setoran ke APBN
Yanuar juga menyoroti posisi Danantara, badan pengelola investasi milik negara, yang menurutnya menghadapi tantangan serupa. Kewajiban setoran ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menambah beban di tengah pasar utang yang sedang tidak bersahabat.
"Danantara sendiri juga bagian dari masalah sebetulnya," ujarnya, mempertanyakan strategi pengelolaan BUMN di tengah tekanan pasar utang global saat ini.
Pernyataan itu menyiratkan perlunya peninjauan ulang atas strategi pembiayaan BUMN, terutama yang bergantung pada penerbitan obligasi untuk menutup kebutuhan modal kerja maupun investasi.
Kebutuhan Roll Over Rp850 Triliun dan Risiko Gagal Bayar
Persoalan bertambah rumit karena pemerintah dan BUMN memiliki kewajiban utang jatuh tempo yang harus di-roll over atau diperpanjang. Menurut hitungan Yanuar, kebutuhan revolving utang saja mencapai sekitar Rp850 triliun.
Angka itu harus dibayar di saat harga surat utang sedang mahal, sementara pemerintah juga membutuhkan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dan membiayai program belanja baru.
"Maka sebetulnya kita akan memasuki pasar surat utang dengan skema yang besar di saat harga surat utangnya sendiri mahal," tegasnya.
Yanuar menyebut kombinasi tersebut sebagai kondisi yang "tidak rasional" jika dipaksakan bersamaan dengan pembiayaan program-program belanja baru. Memaksakan penerbitan utang dalam skala besar di tengah pasar yang mahal hanya akan memperbesar risiko gagal bayar.
Rekomendasi: Tahan Diri dan Fokus Mitigasi
Dari paparannya, Yanuar merekomendasikan agar BUMN dan pemerintah untuk sementara menahan diri dari penerbitan utang baru. Langkah itu dinilai lebih bijak dibanding memaksa masuk ke pasar surat utang yang sedang mahal.
Sebagai gantinya, fokus sebaiknya diarahkan pada langkah mitigasi agar terhindar dari risiko gagal bayar di pasar surat utang. Mitigasi bisa berupa penjadwalan ulang kewajiban, efisiensi belanja, atau pencarian sumber pembiayaan alternatif yang tidak membebani neraca.
Peringatan ini menjadi sinyal penting bagi arah pengelolaan BUMN dan Danantara ke depan. Di tengah ketidakpastian pasar global, kemampuan menjaga disiplin utang akan menentukan seberapa kuat posisi keuangan negara dan perusahaan-perusahaan pelat merah menghadapi tekanan yang belum jelas kapan berakhir.
