BENGKULU — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Pernyataan ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga.
Mengapa Pemerintah Mewajibkan Rekening Bank?
Langkah ini bukan sekadar perluasan akses perbankan. Pemerintah menyiapkan infrastruktur ini sebagai saluran utama penyaluran program bansos di masa depan. Dengan memiliki rekening, bantuan sosial dapat ditransfer langsung ke penerima, memangkas potensi kebocoran di lapangan.
Airlangga menyebut, integrasi data akan menjadi kunci. Pemerintah akan memadankan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan sistem Bank Indonesia (BI). Sistem pembayaran akan terhubung melalui QRIS.
“Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS,” jelas Airlangga.
Seberapa Besar Manfaatnya bagi Penerima Bansos?
Bagi masyarakat yang selama ini menerima bantuan tunai melalui kantor pos atau agen, skema baru ini menjanjikan proses yang lebih cepat dan transparan. Dana bantuan akan masuk langsung ke rekening atas nama penerima, sehingga risiko keterlambatan atau potongan tidak resmi bisa ditekan.
Meski demikian, pemerintah belum merinci program bansos apa saja yang pertama kali akan disalurkan lewat mekanisme ini. Airlangga hanya menyebut rencana ini akan dieksekusi bertahap seiring kesiapan data dan sistem.
“Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah tentu ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” terang Airlangga.
Bagaimana Kondisi Literasi Keuangan Indonesia Saat Ini?
Data terbaru menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62% berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini menggambarkan proporsi masyarakat yang telah mengakses layanan keuangan formal.
Sementara itu, tingkat literasi keuangan—yang mengukur pemahaman masyarakat terhadap produk dan risiko keuangan—baru mencapai 69,57%. Airlangga menilai capaian ini relatif baik, bahkan di atas standar negara-negara OECD yang rata-rata berada di level 63%.
“Sebetulnya angka-angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63%, sedangkan survei kita itu di 69,57%,” ujarnya.
Apa yang Perlu Disiapkan Masyarakat?
Belum ada mekanisme pendaftaran mandiri yang diumumkan. Pemerintah dipastikan akan menggunakan data Dukcapil sebagai basis penerbitan rekening, artinya warga tidak perlu mengajukan permohonan secara individual. Masyarakat cukup memastikan data kependudukan di Dukcapil akurat dan sesuai dengan identitas asli.
Pemerintah juga belum menetapkan jadwal pasti peluncuran program ini. Informasi resmi mengenai tahapan dan teknis pembukaan rekening akan diumumkan melalui kanal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan bank pelaksana, yakni BRI dan BSI.
Warga diimbau waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan petugas bank atau pemerintah dan menawarkan pembukaan rekening dengan imbalan tertentu. Program ini tidak dipungut biaya, dan setiap informasi resmi akan disampaikan melalui kanal pemerintah.
