BENGKULU — Beban utang yang diwariskan pemerintahan sebelumnya kini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Berdasarkan rilis Media Center Provinsi Bengkulu, total kewajiban DBH yang harus diselesaikan mencapai Rp 254,51 miliar, sebuah angka yang membayangi pengelolaan keuangan daerah di tengah instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Skema pembayaran yang berjalan pada 2025 menunjukkan kompromi yang ketat. Dari total anggaran DBH tahun ini yang tercatat sekitar Rp 189,22 miliar, pemprov harus menyisihkan Rp 57,14 miliar untuk melunasi tunggakan tahun sebelumnya. Sisa anggaran untuk kewajiban tahun berjalan hanya tersisa Rp 122,48 miliar.
Ruang Fiskal Menyempit, Program Prioritas Tetap Berjalan
Kewajiban membayar utang ini otomatis memangkas kapasitas belanja daerah. Namun, Pemprov Bengkulu menegaskan tetap melanjutkan program-program prioritas yang telah dicanangkan, termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan di seluruh kabupaten/kota.
Alokasi terbesar tetap mengarah pada sektor infrastruktur. Pada 2025, total anggaran untuk program prioritas mencapai sekitar Rp 691,83 miliar, dengan porsi terbesar untuk pembangunan jalan dan gedung, termasuk pengaktifan Gedung Fatmawati di RSUD M. Yunus Bengkulu.
Komitmen Berlanjut di 2026: Ambulans Gratis dan Kesehatan Masyarakat
Komitmen layanan publik tidak berhenti di tahun ini. Untuk 2026, pemprov telah mengalokasikan anggaran kembali untuk tiga program unggulan. Infrastruktur jalan dan bangunan mendapat jatah sekitar Rp 439,22 miliar, disusul program jaminan kesehatan masyarakat gratis sebesar Rp 44,25 miliar.
Program ambulans gratis untuk seluruh desa juga tetap dipertahankan dengan alokasi dana mencapai Rp 38,64 miliar pada tahun depan. Total gabungan dari tiga program prioritas tersebut pada 2026 mencapai sekitar Rp 522,12 miliar.
Bagaimana Pemprov Menyeimbangkan Utang dan Pembangunan?
Data yang dihimpun menunjukkan pemerintah daerah harus berjalan di atas tali. Di satu sisi, ada kewajiban historis yang harus dibayar, di sisi lain, tuntutan pembangunan dan pelayanan publik tidak bisa ditunda. Pembagian ruang fiskal antara penyelesaian utang, kewajiban tahun berjalan, dan belanja program menjadi ujian tersendiri bagi kepemimpinan Helmi Hasan di awal masa jabatannya.
Kebijakan efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat menambah kompleksitas pengelolaan keuangan. Meski demikian, pemprov memastikan program bantuan kendaraan arm roll dan bak arm roll untuk kabupaten/kota tetap direalisasikan sebagai bagian dari penguatan layanan kebersihan dan infrastruktur daerah.
