Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan seluruh aspek hukum dan kesiapan kontraktor tuntas sebelum proyek infrastruktur direalisasikan. Instruksi ini menekankan agar pembangunan yang tengah berjalan tidak memicu persoalan berkepanjangan setelah pekerjaan dinyatakan selesai. Helmi menegaskan keselamatan pekerja dan ketepatan proses lelang menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
BENGKULU — Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menginstruksikan jajaran Dinas PUPR untuk mengedepankan aspek kehati-hatian hukum dalam setiap tahapan proyek infrastruktur. Langkah ini ditempuh guna memastikan pembangunan yang direalisasikan pemerintah tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan di lapangan.
Helmi menegaskan, proses lelang dan pendampingan aparat penegak hukum (APH) harus benar-benar matang sebelum proyek dikerjakan. Ia tidak ingin pembangunan yang dilakukan justru memunculkan persoalan baru karena proses persiapan yang terburu-buru.
Kesiapan Kontraktor dan Pendampingan APH Jadi Syarat Utama
"Saya minta kepada PU yang pertama itu keselamatan yang diutamakan, untuk apa kita buru-buru, tapi kemudian setelah itu masalahnya tidak selesai-selesai, mantap kan dulu. Pendampingan hukum dari APH sudah mantap, proses lelangnya sudah mantap, yang akan menjadi mitra betul-betul terkonfirmasi sudah siap (baru pengerjaan proyek direalisasikan)," kata Helmi di Bengkulu, Kamis.
Menurutnya, kehati-hatian wajib diterapkan sejak tahap persiapan. Pemerintah perlu memastikan seluruh proses pengadaan berjalan baik dan pihak ketiga yang akan mengerjakan proyek benar-benar siap secara teknis dan finansial.
Pemprov Minta Pertimbangan Teknis dan Pemerataan Pembangunan
Helmi juga meminta Dinas PUPR Provinsi Bengkulu menggunakan pertimbangan teknis dalam menentukan titik pembangunan prioritas. OPD teknis dinilai lebih memahami kondisi lapangan sehingga penentuan lokasi pekerjaan lebih tepat sasaran dan sesuai skala kebutuhan.
Dalam penentuan program, ia mengingatkan agar kebutuhan seluruh kabupaten/kota tetap terakomodasi. Pemprov Bengkulu menegaskan tidak ada daerah yang ditinggalkan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso menyatakan pihaknya telah menerapkan evaluasi ketat terhadap kemampuan perusahaan sebelum ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya preventif agar kualitas dan ketepatan waktu pengerjaan tetap terjaga.
