BENGKULU UTARA — Dua instansi vertikal di Bengkulu Utara, Lapas Arga Makmur dan Kantor Imigrasi setempat, resmi menyatukan langkah. Kesepakatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan respons atas kebutuhan integrasi data dan proses administrasi yang kerap menyandera kepentingan warga binaan maupun masyarakat umum.
Kepala Lapas Arga Makmur, Yulius I. Mau, menegaskan bahwa kolaborasi ini dirancang untuk memangkas waktu pengurusan dokumen. “Selama ini masih ada tumpang tindih prosedur antara data kependudukan dan keimigrasian. Dengan koordinasi ini, kami targetkan pelayanan lebih cepat dan tanpa celah,” ujarnya dalam pertemuan yang digelar di kantor Lapas, pekan lalu.
Data Warga Binaan Jadi Prioritas Sinkronisasi
Salah satu poin utama kerja sama adalah pertukaran data terpadu. Kanim Bengkulu Utara akan mengakses database penghuni lapas secara langsung untuk memperbarui status dokumen perjalanan dan izin tinggal. Sebaliknya, Lapas Arga Makmur mendapatkan akses lebih cepat terhadap informasi keimigrasian saat menerima tahanan baru.
Kepala Kanim Bengkulu Utara, Agus Setiawan, menyebut langkah ini mengantisipasi masalah administratif yang sering muncul saat warga binaan selesai menjalani masa hukuman. “Kami tidak ingin ada warga yang bebas tapi terkendala dokumen keimigrasian. Ini soal hak dasar mereka,” kata Agus.
Pelayanan Publik Tanpa Antrean Berulang
Bagi warga Bengkulu Utara yang membutuhkan layanan imigrasi, koordinasi ini juga berdampak langsung. Kanim berencana membuka layanan khusus di lingkungan Lapas untuk pengurusan paspor dan izin tinggal bagi warga binaan. Dengan begitu, petugas tidak perlu lagi bolak-balik antarinstansi hanya untuk verifikasi data.
Yulius menambahkan, sinergi ini akan dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan. Targetnya, pada semester kedua 2025, seluruh proses administrasi antara Lapas dan Imigrasi sudah terintegrasi penuh secara digital.
Apa Saja yang Berubah bagi Warga Bengkulu Utara?
Warga binaan. Proses pembuatan paspor atau perpanjangan izin tinggal bisa dilakukan di dalam Lapas tanpa harus didampingi petugas ke kantor imigrasi. Masyarakat umum. Antrean di Kanim diperkirakan berkurang karena pemohon dari Lapas tidak lagi bercampur dengan pengunjung reguler. Pemda. Data kependudukan yang lebih akurat antara dua instansi memperkuat basis perencanaan program reintegrasi sosial.
Kapan Integrasi Penuh Berlaku?
Uji coba sistem berbagi data sudah dimulai sejak Februari 2025. Jika tidak ada kendala teknis, seluruh layanan perpindahan data dan administrasi gabungan ditargetkan berjalan penuh pada Agustus 2025. Kedua instansi juga akan menyusun SOP bersama untuk menghindari miskomunikasi di lapangan.
