BENGKULU — Pelatihan Teknis Pembuatan dan Aplikasi Pupuk Organik yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Bengkulu diikuti 162 peserta asal Bengkulu Utara, termasuk sejumlah ASN Dinas Perkebunan yang bertugas sebagai panitia. Pekebun dari Kabupaten Mukomuko juga dilibatkan dalam kegiatan yang merupakan bagian dari Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit tersebut.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara, Madeslianto, menyatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi pekebun agar mandiri memproduksi dan mengaplikasikan pupuk ramah lingkungan. Menurutnya, kemandirian itu diperlukan untuk menekan biaya produksi sekaligus memperbaiki kesuburan tanah.
"Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pekebun agar mandiri dalam memproduksi serta mengaplikasikan pupuk ramah lingkungan guna menekan biaya produksi dan memperbaiki kesuburan tanah," ujarnya.
Pelepah dan Tandan Kosong Jadi Bahan Baku Pupuk
Perwakilan PT CWE, Y.B. Rodjimin, mengajak pekebun memanfaatkan pelepah sawit, tandan kosong, gulma, dan kotoran ternak sebagai bahan baku pupuk organik. Bahan-bahan yang selama ini dianggap limbah itu dinilai bisa menjadi sumber daya bernilai jika diolah dengan tepat.
Rodjimin menegaskan pupuk organik bukan pengganti seluruh pupuk anorganik, melainkan bagian dari pemupukan berimbang sesuai kebutuhan tanaman dan kondisi tanah. Ia juga mengingatkan agar pekebun tidak memandang pupuk organik sekadar sebagai alternatif murah.
"Jangan melihat pupuk organik hanya sebagai pupuk murah. Lihatlah pupuk organik sebagai bagian dari investasi terhadap tanah kita, karena tanah yang sehat merupakan modal utama untuk menghasilkan tanaman yang produktif," katanya.
Mukomuko Punya 108.000 Hektare Sawit Rakyat
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, AM Azbas Novyan, melalui perwakilannya menyampaikan daerah itu memiliki 108.000 hektare perkebunan sawit rakyat dan sekitar 52.000 hektare perkebunan perusahaan. Mukomuko juga memiliki 15 pabrik kelapa sawit yang beroperasi.
Sebanyak 29 petani Mukomuko diundang pada tahap pertama pelatihan. Selama ini, penggunaan pupuk NPK di daerah tersebut mencapai 2–4 kilogram per batang sawit per tahun.
"Dengan pelatihan ini, diharapkan kita dapat mengganti atau menekan penggunaan pupuk kimia tersebut dengan pupuk organik," katanya.
Pengurangan pupuk kimia tetap perlu didasarkan pada kebutuhan hara tanaman dan kondisi tanah. Efisiensi biaya tidak boleh mengorbankan produktivitas kebun.
Luas Sawit Bengkulu Capai 426.000 Hektare
Mewakili Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjenbun, Mula Putra menyebut Indonesia memiliki perkebunan sawit seluas 16,8 juta hektare dengan 42,6 persen di antaranya dikelola pekebun. Di Bengkulu, luas perkebunan sawit mencapai sekitar 426.000 hektare, dengan Bengkulu Utara dan Mukomuko sebagai kontributor utama.
Pemerintah mendorong peremajaan sawit rakyat, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM sebagai tiga program utama pengembangan perkebunan sawit sesuai Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024.
"Mengingat perkebunan kelapa sawit tidak lagi mendapat alokasi subsidi pupuk kimia, maka substitusi pupuk kimia menggunakan pupuk organik menjadi upaya strategis untuk meningkatkan produksi dan produktivitas," ujarnya.
Sertifikasi ISPO Jadi Tenggat Berikutnya
Mula Putra meminta instruktur memberikan materi secara utuh disertai pendampingan pascapelatihan. Pemerintah daerah diminta memantau dan mengevaluasi penerapan ilmu oleh alumni, sementara peserta diharapkan menularkan pengetahuan kepada pekebun lain.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita, menambahkan pemanfaatan bahan organik dapat menjadi alternatif penghematan biaya usaha tani. Penggunaannya tetap harus memperhatikan ketepatan jenis, waktu, dan cara aplikasi.
"Pupuk organik berperan dalam memperbaiki struktur dan kesuburan tanah," ujarnya.
Sri Herlin berharap pelatihan ini mendorong terbentuknya kelompok tani dan kelompok usaha yang mampu memproduksi pupuk organik secara mandiri. Peningkatan kompetensi pekebun juga mendukung persiapan kewajiban sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil pada 2027, dengan kemudahan penyesuaian bagi pekebun hingga 2029.
Keberhasilan program pada akhirnya ditentukan oleh penerapan ilmu di kebun, bukan sekadar sertifikat pelatihan yang diperoleh.
