Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bengkulu mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp5,26 triliun dari total pagu Rp8,40 triliun hingga awal Agustus 2026. Dana yang masuk ke kas daerah dari pemerintah pusat itu tersebar ke 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Kepala Kanwil DJPb Bengkulu Mohamad Irfan Surya Wardhana menegaskan agar anggaran tersebut segera dibelanjakan untuk menggerakkan perekonomian, bukan sekadar menjadi angka di laporan keuangan.
BENGKULU — Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu mencapai Rp5,26 triliun hingga awal Agustus 2026. Jumlah tersebut setara dengan 62,6 persen dari total alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah pusat sebesar Rp8,40 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardhana, mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak membiarkan dana tersebut mengendap di kas daerah. Anggaran yang sudah masuk harus segera ditransformasikan menjadi belanja daerah yang berdampak langsung pada layanan publik dan roda ekonomi warga.
Pemprov Bengkulu Terima Transfer Terbesar Rp870 Miliar
Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi penerima TKD terbesar dengan nilai Rp870,47 miliar dari pagu Rp1,40 triliun. Disusul Kabupaten Bengkulu Utara yang menerima Rp638,93 miliar dari alokasi Rp995,24 miliar, dan Kabupaten Seluma sebesar Rp522,93 miliar dari pagu Rp820,03 miliar.
Adapun Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Rp466,96 miliar dari pagu Rp728,09 miliar, dan Kota Bengkulu mendapat Rp460,67 miliar dari alokasi Rp747,73 miliar. Kabupaten Kaur tercatat Rp432,95 miliar dari pagu Rp676,09 miliar, Kabupaten Rejang Lebong Rp431,19 miliar dari alokasi Rp723,08 miliar.
Dua Kabupaten dengan Realisasi Terendah
Di posisi bawah, Kabupaten Mukomuko menerima Rp423,02 miliar dari total anggaran Rp656,12 miliar. Sementara Kabupaten Bengkulu Tengah memperoleh Rp359,64 miliar dari pagu anggaran Rp592,14 miliar.
Dua daerah dengan realisasi terkecil adalah Kabupaten Kepahiang yang menerima Rp341,85 miliar dari alokasi Rp537,49 miliar, dan Kabupaten Lebong dengan Rp314,01 miliar dari total pagu Rp516,71 miliar.
DJPb: Setiap Rupiah Harus Tepat Sasaran
Irfan menjelaskan bahwa capaian penyaluran ini bukan sekadar statistik belaka, melainkan penggerak utama perekonomian dan penjaga stabilitas layanan publik di Bengkulu. Pihaknya memastikan setiap rupiah dari kas negara tersalurkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat.
"Melalui monitoring dan evaluasi mingguan yang intensif serta kajian fiskal regional yang terukur, Kanwil DJPb Bengkulu memastikan setiap rupiah dari kas negara tersalurkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Sesuai dengan rekomendasi strategis Regional Asset and Liability Committee (ALCo) yang menekankan pentingnya akselerasi belanja daerah sebagai shock absorber sekaligus stimulus ekonomi di tengah dinamika global," jelas Irfan.
Sinkronisasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Bengkulu disebut telah membuahkan hasil positif. Komitmen pemerintah pusat dalam mendukung kemandirian fiskal dan percepatan pembangunan di daerah terus diwujudkan secara nyata melalui mekanisme transfer ini.
