Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan dipercepat dengan menerjunkan 12.880 personel gabungan. Langkah ini ditempuh untuk melokalisasi api agar tidak meluas sekaligus melindungi warga dari ancaman asap. Enam provinsi, mulai dari Riau hingga Kalimantan Selatan, kini mendapat pengawasan ketat.
JAKARTA — Pemerintah memobilisasi kekuatan penuh untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang mulai mengganas di sejumlah titik Sumatra dan Kalimantan. Sebanyak 12.880 personel gabungan dari Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, hingga relawan dikerahkan untuk pemadaman di tingkat tapak.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyatakan penempatan personel dan armada dilakukan secara dinamis. Faktor seperti pergerakan angin, kondisi cuaca, hingga keberadaan ekosistem gambut menjadi pertimbangan utama agar api bisa dipadamkan dengan presisi.
Operasi Udara Jadi Andalan di Medan Sulit
Selain patroli darat dan pembuatan sekat bakar, pemerintah mengaktifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang memanfaatkan analisis BMKG. Pesawat patroli dan water bombing disiagakan untuk menjangkau bentang alam yang tak bisa dilalui jalur darat.
"Sebagai bentuk respons cepat di lapangan, pemerintah memobilisasi kekuatan penuh sebanyak 12.880 personel gabungan dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api (MPA), pelaku usaha, hingga relawan," ujar Ristianto dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Kualitas Udara dan Kesehatan Warga Dipantau Ketat
Dampak sosial karhutla tak kalah diperhatikan. Kemenhut meningkatkan koordinasi lintas instansi untuk memantau pergerakan asap dan indeks kualitas udara secara berkala. Informasi mengenai jarak pandang penerbangan, kesiapsiagaan layanan kesehatan, hingga penyesuaian aktivitas pendidikan diperbarui demi keselamatan warga.
Pencegahan tetap menjadi kunci utama. Masyarakat dan pelaku usaha kembali diingatkan untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Enam Provinsi Prioritas dan Titik Rawan Terbaru
Pemantauan terpadu difokuskan pada enam provinsi rawan karhutla: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Di koridor Sumatra, perhatian tertuju pada Pelalawan, Indragiri Hulu, Bengkalis di Riau, serta Sarolangun, Muaro Jambi, Merangin di Jambi. Wilayah Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, dan Muara Enim di Sumatera Selatan juga masuk daftar pengawasan.
Sementara di Kalimantan, titik rawan tersebar di Kabupaten Ketapang, Sanggau, Sintang (Kalimantan Barat), Kotawaringin Timur, Kapuas, Palangka Raya (Kalimantan Tengah), serta Tapin, Banjar, dan Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan.
Data Hotspot Bisa Dipantau Publik Secara Real-Time
Seluruh kerja pemadaman terkoordinasi melalui sistem pemantauan terintegrasi SiPongi yang memanfaatkan pencitraan Satelit Terra-Aqua NASA. Masyarakat dapat mengakses pembaruan data titik panas (hotspot) secara aktual melalui laman https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id.
Jika menemukan indikasi kebakaran, warga diminta segera melapor ke posko pengendalian karhutla terdekat, BPBD, atau aparat pemerintah setempat.
