LEBONG — Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lebong, Indra Gunawan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini proses pengadaan untuk proyek rekonstruksi jalan tersebut masih berjalan di tempat. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Provinsi Bengkulu untuk menanyakan kepastian, namun jawaban yang diterima masih sama.
“Masih dalam proses persiapan pengadaan. Artinya, lelang belum dimulai,” ujar Indra, Rabu (12/08/2026).
Kerusakan Jalan Kian Parah di Rimbo Pengadang Hingga Tes
Kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut memang sudah memprihatinkan. Indra menyebutkan kerusakan terlihat jelas di sepanjang Rimbo Pengadang, Talang Ratu, hingga Kelurahan Tes, terutama di sekitar Jembatan Air Pauh. Kondisi ini tentu menyulitkan mobilitas warga dan distribusi logistik.
Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Proyek yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUTR Provinsi Bengkulu tahun 2026 ini bernama Rekonstruksi Ruas Jalan dan Penanganan Longsor. Namun, tanpa kepastian kapan lelang digelar, target pengerjaan di tahun ini diragukan bisa terealisasi.
DPA Sudah Ada, Kapan Eksekusi di Lapangan?
Indra menegaskan bahwa secara administratif, proyek ini pasti ada dan anggarannya telah dialokasikan. Hanya saja, ia tidak bisa memastikan kapan proses tender akan dimulai oleh pihak provinsi.
“Kalau di DPA Provinsi itu pasti ada. Tapi kapan dimulai, saya juga belum tahu pasti,” tuturnya.
Ia berharap Dinas PUTR Provinsi Bengkulu segera mempercepat proses administrasi yang tersisa. Mengingat waktu yang tersisa di tahun anggaran semakin sempit, percepatan menjadi kata kunci agar janji perbaikan jalan tidak kembali menjadi angin surga bagi warga Lebong.
“Semoga saja segera dimulai dalam waktu dekat ini. Mengingat tahun anggaran 2026 hanya menyisakan beberapa bulan lagi,” imbuhnya.
Dampak Jika Proyek Kembali Molor
Penundaan proyek ini bukan sekadar soal angka di kertas. Jalan rusak berkepanjangan berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi, meningkatkan biaya operasional kendaraan, dan membahayakan keselamatan pengendara. Warga yang setiap hari melintasi ruas tersebut berharap ada kejelasan dan tindakan nyata dari pemerintah provinsi sebelum akhir tahun.
