BENGKULU UTARA — Hasil evaluasi BPKP Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa program transmigrasi yang berjalan sejak dekade 1980-an di Lagita telah mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara signifikan, terutama melalui komoditas karet dan kelapa sawit. Namun, pengembangan pusat bisnis dan integrasi dengan kawasan permukiman baru masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Kawasan yang masuk dalam 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional ini dinilai membutuhkan tambahan infrastruktur ekonomi untuk mengakselerasi laju pertumbuhan. BPKP menyoroti dua kebutuhan mendesak: keberadaan pabrik kelapa sawit dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di sekitar kawasan.
Fasilitas Publik Sudah Lengkap, Infrastruktur Ekonomi yang Tertinggal
Berbeda dengan fasilitas publik yang relatif sudah memadai, infrastruktur ekonomi justru belum mengikuti perkembangan kawasan. Di Lagita, sejumlah fasilitas publik seperti rumah sakit, Gelanggang Olahraga (GOR), Islamic Center, pasar modern, hingga Unit Kerja Keimigrasian sudah berdiri dan beroperasi melayani warga.
Keberadaan fasilitas tersebut menjadi penanda bahwa kawasan ini telah berkembang pesat sejak era awal transmigrasi. Namun tanpa dukungan pabrik sawit dan SPBU, rantai ekonomi warga masih bergantung pada wilayah di luar Lagita, terutama untuk pengolahan hasil kebun dan kebutuhan bahan bakar sehari-hari.
Rekomendasi BPKP: Konektivitas dan Iklim Investasi Jadi Kunci
Dalam dokumen rekomendasi yang disusun untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan, BPKP Provinsi Bengkulu menekankan tiga hal utama. Pertama, penguatan infrastruktur ekonomi yang mencakup pembangunan pabrik sawit dan SPBU. Kedua, peningkatan konektivitas kawasan agar arus distribusi komoditas dan mobilitas warga semakin lancar.
Ketiga, penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Langkah ini dinilai krusial untuk menarik investor membangun fasilitas pengolahan sawit di kawasan, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga transmigran generasi pertama hingga ketiga.
Tokoh Masyarakat Minta Dukungan Pemerintah untuk Permukiman Baru
Mbah Jaino, tokoh masyarakat sekaligus peserta transmigrasi sejak awal program, menyampaikan harapannya agar pemerintah memberikan dukungan terhadap pengembangan kawasan permukiman. Permintaan ini disampaikan langsung kepada tim Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu saat evaluasi berlangsung di lapangan.
Menurutnya, pengembangan kawasan permukiman baru menjadi kebutuhan mendesak seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di Lagita. Kawasan yang semula hanya berupa hamparan lahan transmigrasi kini telah menjelma menjadi pusat aktivitas masyarakat yang membutuhkan penataan lebih lanjut.
Evaluasi yang dilakukan pada minggu kedua Agustus 2026 ini menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dan pusat dalam menentukan arah pembangunan KTM Lagita ke depan. Seluruh temuan dan rekomendasi akan menjadi dasar perencanaan agar kawasan transmigrasi prioritas nasional ini benar-benar mandiri dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah utara Bengkulu.
