BENGKULU — Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, membuka Rapat Koordinasi Pertanian Modern–Advanced Agricultural System (PM-AAS) di Balai Raya Semarak, Kamis (30/7). Rapat ini menjadi forum konsolidasi antara pemerintah pusat, daerah, penyuluh pertanian, dan pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi soal implementasi sistem pertanian modern di provinsi tersebut.
Dalam sambutannya, Mian memberikan apresiasi terhadap program prioritas Presiden yang ditindaklanjuti oleh Menteri Pertanian melalui skema PM-AAS.
"Pertama, kita mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas program prioritas Bapak Presiden terkait upaya swasembada pangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Pertanian melalui program PM-AAS," ujar Mian.
Bukan Sekadar Traktor dan Benih Unggul
Mian menjelaskan, PM-AAS bukan sekadar program pengadaan alat pertanian. Sistem ini mencakup mekanisasi penuh sejak proses penaburan benih, dukungan sarana produksi pertanian (saprotan), hingga jaminan ketersediaan sumber daya air. Ia menekankan bahwa modernisasi tanpa irigasi yang andal hanya akan menjadi proyek setengah jalan.
"Intinya adalah modernisasi dan mekanisasi, mulai dari penaburan benih menggunakan alat modern yang didukung saprotan yang memadai, termasuk ketersediaan sumber daya air. Bengkulu menjadi salah satu provinsi yang akan menerapkan sistem tersebut," katanya.
Air Baku Jadi Penentu Keberhasilan di Bengkulu
Dalam paparannya, Wagub Mian menyoroti faktor air sebagai pembeda antara program yang sekadar berjalan dan yang benar-benar produktif. Menurutnya, cetak sawah dan Optimalisasi Lahan (Oplah) yang tengah digalakkan pemerintah pusat tidak akan berarti jika jaringan irigasi tidak berfungsi optimal.
"Keberhasilan program pertanian modern, termasuk program cetak sawah dan Optimalisasi Lahan (Oplah), tidak hanya bergantung pada ketersediaan alat dan teknologi, tetapi juga pada kecukupan air baku serta jaringan irigasi yang berfungsi optimal," tegas Mian.
Rapat koordinasi ini dihadiri kepala dinas pertanian dari seluruh kabupaten/kota di Bengkulu serta para penyuluh lapangan. Mereka diharapkan menjadi ujung tombak dalam menterjemahkan kebijakan PM-AAS ke lahan petani di masing-masing daerah.
