BENGKULU — BPK menemukan ketidaksesuaian spesifikasi pada lima proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK). Total kerugian negara akibat kelebihan pembayaran mencapai Rp662.831.530,49.
Lima Paket Pekerjaan Bermasalah
Kelebihan bayar terbesar terjadi pada pengadaan dan pemasangan jaringan distribusi sekunder dan tersier offtake Nakau–Kota Bengkulu, senilai Rp146.132.040,28.
Disusul pembangunan pipa jaringan distribusi SPAM regional Kelurahan Betungan–Kelurahan Sumber Jaya sebesar Rp145.008.872,93. Kemudian, pengadaan dan pemasangan jaringan distribusi sekunder dan tersier offtake Sebakul–Kota Bengkulu mencapai Rp131.775.041,38.
Dua proyek lainnya adalah pembangunan pipa jaringan distribusi SPAM regional Kelurahan Pematang Gubernur–Kelurahan Rawa Makmur dengan kelebihan bayar Rp122.709.247,29, serta perluasan jaringan distribusi perpipaan di Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu sebesar Rp117.206.328,61.
Akar Masalah: Spesifikasi Tak Sesuai Kontrak
BPK menyebut seluruh temuan ini berawal dari ketidaksesuaian antara spesifikasi kontrak dengan realisasi di lapangan. Material atau volume pekerjaan yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan.
Laporan hasil pemeriksaan telah diserahkan kepada DPRD Kota Bengkulu sebagai bagian dari evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini menjadi catatan serius karena proyek tersebut menyangkut kebutuhan dasar warga akan air bersih.
Langkah Pemkot Bengkulu?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Bengkulu mengenai tindak lanjut temuan BPK. Namun, secara regulasi, Pemkot wajib menyetorkan kembali kelebihan pembayaran ke kas negara atau daerah.
Proyek SPAM ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Bengkulu memperluas akses air minum bagi warga, khususnya di wilayah yang kesulitan mendapat pasokan air bersih. Temuan BPK pun menjadi sorotan karena berpotensi menghambat perluasan layanan tersebut.
