BENGKULU — Ratusan warga yang menggantungkan hidup dari hasil pendulangan batu bara di aliran sungai Kabupaten Bengkulu Tengah akhirnya mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kepolisian Daerah Bengkulu menggelar forum hearing di Kantor Gubernur, dihadiri langsung oleh Kapolda Brigjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid dan Wakil Gubernur Ir. Mian.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan sejumlah keluhan dan harapan. Mereka mengaku aktivitas penambangan batu bara yang terbawa arus sungai menjadi sumber penghasilan utama, namun kerap dihadapkan pada persoalan hukum dan ketidakpastian aturan.
Polisi Jamin Pendekatan Dialogis dan Humanis
Kapolda Bengkulu Brigjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid menegaskan bahwa kehadiran kepolisian dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen mengawal penyelesaian persoalan masyarakat. Ia menyebut pendekatan dialogis dan humanis tetap mengedepankan aturan hukum yang berlaku.
"Kami berharap setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi yang baik. Kepolisian akan terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Kapolda dalam keterangannya, baru-baru ini.
Pemprov: Tak Bisa Ambil Kebijakan Sepihak
Wakil Gubernur Bengkulu Ir. Mian menyampaikan bahwa pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas pendulangan. Namun, aspek keselamatan, kelestarian lingkungan, serta kepatuhan terhadap regulasi tetap menjadi pertimbangan utama.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin mengambil kebijakan secara sepihak tanpa mendengar langsung suara warga. Oleh karena itu, forum hearing menjadi sarana menyerap aspirasi sebelum merumuskan langkah terbaik ke depan.
Warga Minta Solusi Jangka Panjang dan Pekerjaan Alternatif
Sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan kepastian hukum terkait aktivitas pendulangan. Mereka ingin tetap bisa memperoleh penghasilan tanpa harus berhadapan dengan persoalan hukum di kemudian hari.
Selain itu, warga juga meminta adanya solusi jangka panjang. Pembinaan, pemberdayaan ekonomi, hingga peluang pekerjaan alternatif menjadi tuntutan jika nantinya aktivitas pendulangan harus dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Suasana Kondusif, Semua Aspirasi Tertampung
Forum hearing berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh keterbukaan. Setiap peserta diberikan kesempatan menyampaikan pendapat, sementara pemerintah dan aparat keamanan mendengarkan seluruh masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Kapolda Bengkulu juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan agar proses penyelesaian persoalan dapat berjalan dengan baik.
Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan seluruh masukan dari masyarakat akan menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan. Langkah ini diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan warga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi.
