BENGKULU — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandatangani Surat Edaran Bersama soal penyuluhan pertanian di Jakarta, Senin (12/10/2026). SEB itu meminta kepala daerah menanggung operasional Balai Penyuluh Pertanian lewat APBD atau Transfer ke Daerah demi mengejar target swasembada pangan Presiden Prabowo.
Paragraf pembuka: Penandatanganan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta. Lewat SEB tentang Pengelolaan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian itu, kedua kementerian membagi peran: daerah membiayai operasional harian, Kementerian Pertanian memperbaiki balai yang rusak. Swasembada pangan sendiri masuk daftar program prioritas pemerintahan Prabowo.
Peran penyuluh berubah sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan. Lewat aturan itu, posisi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian.
Mendagri menyebut Mentan butuh pasukan yang bekerja di lapangan. "Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL," ujarnya kepada awak media usai penandatanganan.
Balai Penyuluh Pertanian (BPP) menjadi wadah para penyuluh menjalankan tugas di tingkat kecamatan. Tanpa balai yang berfungsi, penyuluhan ke petani tidak punya titik pijak yang jelas.
Karnavian meminta kepala daerah membantu operasional BPP. Sumber dananya bisa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran Transfer ke Daerah, atau mekanisme penganggaran lain yang tersedia di masing-masing pemda.
Pembagiannya cukup jelas. Daerah menanggung biaya operasional, sementara Kementerian Pertanian mengambil bagian perbaikan BPP yang kondisinya rusak. "Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian," tegas Mendagri.
Dengan sinergi itu, ia berharap kebijakan swasembada yang dirancang di tingkat pusat bisa benar-benar berjalan di lapangan.
Penyuluh pertanian adalah simpul yang paling dekat dengan petani. Mereka yang menerjemahkan arahan soal benih, pupuk, pola tanam, dan jadwal panen menjadi praktik harian di sawah. Kalau rantai ini putus, program pusat berhenti jadi dokumen.
Karena itu, kelancaran anggaran di daerah menjadi penentu. Pemda yang lambat menyusun belanja operasional BPP berisiko membuat penyuluh kehilangan dukungan transportasi, alat peraga, hingga akses ke kelompok tani binaan.
Penandatanganan SEB ini menutup satu celah koordinasi antara Kemendagri dan Kementerian Pertanian. Ujian sesungguhnya ada di tahap berikutnya: apakah pemda menindaklanjuti lewat pos anggaran yang konkret, atau SEB ini berhenti sebagai seruan di atas kertas.