BENGKULU — Ketidakpastian regulasi perdagangan sawit usai pengumuman PT DSI membuat para pelaku usaha menghentikan aktivitas pembelian buah sawit dari petani. Akibatnya, buah sawit yang sudah siap panen mulai membusuk di kebun dan kehilangan nilai jual.
POPSI mencatat harga tender CPO (minyak sawit mentah) turun drastis dari Rp 15.300 per kilogram menjadi Rp 12.150 per kilogram hanya dalam beberapa hari. Penurunan harga CPO ini langsung berdampak pada harga TBS di tingkat petani.
Di Sumatera Selatan, harga TBS turun dari Rp 3.577 menjadi Rp 2.722 per kilogram. Di Jambi, dari Rp 3.266 menjadi Rp 2.944 per kilogram. Sementara di Sumatera Utara, harga TBS turun dari Rp 3.299 menjadi Rp 2.899 per kilogram.
Untuk Bengkulu, POPSI belum merilis angka spesifik, namun Mansuetus Darto menyebut dampaknya langsung dirasakan petani di berbagai daerah, termasuk provinsi penghasil sawit tersebut.
Mansuetus Darto menjelaskan akar persoalan terletak pada regulasi dan mekanisme pelaksanaan kebijakan yang belum jelas. Para pengusaha belum mengetahui mekanisme perdagangan, pembayaran, pembentukan harga, hingga risiko bisnis setelah PT DSI beroperasi.
“Ketidakpastian ini memicu kepanikan pasar, spekulasi, dan penurunan aktivitas perdagangan yang akhirnya langsung menekan harga CPO dan harga TBS petani,” kata Darto dalam keterangan resminya, Jumat (22/5/2026).
Kondisi tidak pasti membuat perusahaan pengolahan sawit cenderung membeli bahan baku hanya dari kebun sendiri untuk memperkecil risiko. Akibatnya, petani sawit independen yang tidak memiliki pabrik pengolahan maupun jaringan ekspor sendiri terdampak paling parah.
Petani sawit independen menjadi pihak yang paling dirugikan dalam situasi ini. Mereka tidak bisa menjual hasil panen karena pabrik-pabrik pengolahan memilih berhenti beroperasi sementara waktu.
“Akhirnya kembali menekan harga TBS petani bahkan petani tidak bisa panen kalau pabrik-pabrik itu tutup untuk mencegah kerugian mereka,” ujar Darto.
Di Bengkulu, ribuan petani sawit swadaya menggantungkan hidup pada harga TBS yang stabil. Anjloknya harga saat ini membuat mereka kesulitan menutup biaya produksi dan perawatan kebun.
Pemerintah belum merilis jadwal pasti operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai eksportir tunggal. Hingga saat ini, POPSI mendesak pemerintah untuk segera memberikan kejelasan regulasi dan mekanisme perdagangan agar pasar tidak terus tertekan.
Mansuetus Darto menambahkan, tanpa kepastian kebijakan, praktik spekulasi harga akan terus terjadi dan petani kecil yang menjadi korban utama.