MUKOMUKO — Dukungan terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menolak harga minyak sawit Indonesia diatur oleh negara lain datang dari Bupati Mukomuko Choirul Huda. Ia menyebut sikap tegas kepala negara itu sejalan dengan kepentingan petani sawit di daerahnya yang kerap menjadi korban fluktuasi harga internasional.
“Pernyataan Presiden ini mewakili suara kami di daerah. Kabupaten Mukomuko salah satu sentra sawit di Bengkulu. Selama ini petani kita yang kerja keras, tapi harga ditentukan pasar luar. Ini jelas tidak adil,” ujar Choirul Huda, Kamis (21/5/2026).
Devisa Ekspor Sawit Rp 391 Triliun, Petani Belum Nikmati
Bupati menyoroti bahwa devisa ekspor sawit Indonesia pada 2025 yang mencapai Rp 391 triliun belum sepenuhnya dirasakan oleh petani di tingkat bawah. Ia mencontohkan harga tandan buah segar (TBS) yang kerap anjlok saat musim panen raya, sementara crude palm oil (CPO) terus diekspor dalam jumlah besar.
“Sudah saatnya Indonesia berdaulat menentukan harga sendiri,” tegasnya.
Hilirisasi Jadi Kunci: Minyak Goreng hingga Biodiesel
Menurut Choirul Huda, Pemkab Mukomuko siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat hilirisasi sawit. Ia menekankan bahwa jika negara lain tidak mau membeli dengan harga yang ditetapkan Indonesia, maka hasil sawit harus diolah di dalam negeri.
“Kalau luar negeri tidak mau beli dengan harga kita, kita olah di dalam negeri. Kita dorong industri turunan, biodiesel, minyak goreng. Petani tetap untung, negara tetap kuat,” ujarnya.
Awas Permainan Harga Tengkulak dan Korporasi Besar
Choirul Huda juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kementerian Perdagangan untuk mengawasi tata niaga sawit di daerah. Ia khawatir masih ada permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak atau korporasi besar yang merugikan petani kecil.
“Jangan sampai kebijakan pusat yang bagus ini tidak sampai ke petani karena ulah oknum di lapangan,” pungkasnya.
