BENGKULU — Surat pernyataan bertanggal 26 Oktober 2026 itu ditandatangani Syamsu Ihwan tanpa ragu. Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Amanat Nasional tersebut menyatakan tidak akan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD se-Indonesia. Alasannya satu: efisiensi anggaran daerah.
Penolakan disampaikan secara tertulis, bukan lewat pernyataan lisan di koridor gedung dewan. Syamsu menilai penggunaan keuangan daerah harus mempertimbangkan skala prioritas. Pemerintah kota masih dibebani sejumlah kebutuhan, dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Alasan di Balik Penolakan Bimtek
Dalam surat pernyataannya, Syamsu menegaskan sikapnya bukan sekadar simbolik. Ia menyebut anggaran daerah bersumber dari uang rakyat sehingga pengelolaannya menuntut tanggung jawab penuh. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus punya asas manfaat, urgensi, dan dampak jelas bagi masyarakat luas.
"Keputusan ini saya ambil sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip efisiensi anggaran, penggunaan keuangan daerah secara bijaksana, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat Bengkulu," tulis Syamsu dalam surat pernyataannya.
Menurut dia, tanggung jawab anggota DPRD tidak berhenti pada tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ada kewajiban lain yang melekat, yakni kehati-hatian dalam menyikapi setiap kegiatan yang membebani anggaran publik.
Bimtek Dinilai Penting, tapi Harus Terukur
Syamsu tidak menampik bahwa Bimtek punya nilai bagi peningkatan kapasitas anggota dewan. Forum itu disebutnya bisa memperkuat kompetensi dan menunjang pelaksanaan tugas kedewanan. Persoalannya, pelaksanaan kegiatan tetap harus mempertimbangkan kebutuhan riil, efektivitas, dan manfaat yang ingin dicapai.
Di titik itu ia memilih sikap tegas. Menolak ikut Bimtek menjadi cara Syamsu menegaskan bahwa efisiensi keuangan daerah tidak boleh berhenti sebagai wacana. Kepentingan masyarakat ia tempatkan sebagai pertimbangan utama, terutama menyangkut belanja yang bersumber dari APBD.
Kepercayaan warga terhadap lembaga legislatif, lanjut dia, hanya bisa dijaga melalui pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab. Pengawasan anggaran yang cermat dan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan publik menjadi ukurannya.
Pesan soal Pengelolaan Uang Rakyat
Sikap Syamsu menjadi pengingat bahwa pengelolaan uang rakyat menuntut pertimbangan matang. Setiap anggaran harus punya tujuan jelas dan diarahkan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warga Kota Bengkulu.
Penolakan ini juga menyisakan pertanyaan bagi publik: seberapa besar anggaran Bimtek DPRD se-Indonesia yang selama ini diserap daerah, dan apakah belanja itu sepadan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Syamsu memilih tidak menunggu jawaban itu muncul belakangan.
