BENGKULU — Pemerintah berencana menyalurkan uang pensiun PNS, TNI, dan Polri langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening masing-masing pensiunan mulai 2027. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut skema government to person (G2P) payment ini menuntut data penerima yang akurat dan mutakhir. Penerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT juga disiapkan mengikuti mekanisme serupa, termasuk pembukaan rekening bagi yang masih mengambil dana di Kantor Pos.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan rencana perluasan pembayaran langsung kepada penerima pensiun dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026). Skema ini meniru sistem yang lebih dulu berjalan untuk tunjangan profesi guru, yang kini disalurkan langsung dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke rekening masing-masing guru.
Perubahan mekanisme pembayaran pensiun menyasar tiga kelompok: pegawai negeri sipil, anggota TNI, dan anggota Polri yang sudah memasuki masa pensiun. Pemerintah menargetkan sistem baru ini mulai dijalankan pada 2027.
Selama ini uang pensiun mengalir melalui rantai penyaluran yang panjang sebelum sampai ke penerima. Dengan mekanisme government to person (G2P) payment, dana dipindahkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening bank penerima.
Suahasil menegaskan bahwa keberhasilan skema ini bergantung pada kualitas data penerima. "Yang penting datanya, data pensiunannya yang penting itu data yang benar, data yang up to date, data yang paling mutakhir dan kita transfer langsung," ujarnya.
Data yang akurat dibutuhkan agar penyaluran hanya menyasar penerima yang berhak, sekaligus mencegah pembayaran ganda atau salah sasaran.
Mekanisme serupa mulai diterapkan dalam penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Suahasil berharap seluruh penerima bantuan sosial nantinya memiliki rekening bank.
"Kalau masih ada yang belum menerima lewat rekening, masih harus mengambil ke Kantor Pos ya idealnya kita bukakan rekening," terangnya.
Pembukaan rekening bagi penerima yang belum punya akses perbankan menjadi prasyarat agar penyaluran tidak lagi bergantung pada pengambilan tunai di Kantor Pos.
Penerapan sistem pembayaran langsung bagi pensiunan diharapkan membuat penyaluran uang pensiun lebih tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang menjadi hak penerima.
Suahasil menyebut tujuan yang sama pernah dicapai lewat tunjangan profesi guru. "Saya akan menuju melakukan ini, tapi juga untuk para pensiunan Indonesia sehingga menerima uang pensiunnya jadi jauh lebih tepat waktu, tepat jumlah, seperti halnya tunjangan profesi guru untuk guru daerah maupun yang non PNS," tutupnya.
Pemerintah belum merinci bulan pencairan pertama untuk skema baru ini. Bank penyalur yang akan dipakai juga belum diumumkan.
Untuk bantuan sosial, mekanisme transfer langsung disebut sudah mulai berjalan, tetapi daftar penerima dan rekening yang sudah aktif belum dipublikasikan secara terbuka.
Pensiunan dan penerima bansos yang ingin memastikan status kepesertaan dapat memantau kanal resmi Kementerian Keuangan serta Kementerian Sosial. Informasi lengkap mengenai jadwal dan bank penyalur dapat diakses melalui kanal resmi tersebut begitu diumumkan.
Masyarakat diimbau mewaspadai pihak yang menawarkan jasa pengurusan rekening atau pencairan pensiun dan bansos dengan imbalan uang. Seluruh proses pembukaan rekening untuk penyaluran bantuan tidak dipungut biaya.