MUKOMUKO — Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Sekretaris Daerah Marjohan secara resmi mendorong partisipasi masyarakat dalam rangkaian Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan yang diinisiasi BPS ini menjadi momentum krusial untuk memotret kondisi riil perekonomian daerah, mulai dari usaha mikro hingga korporasi besar.
BPS Kabupaten Mukomuko telah memulai tahapan persiapan dengan menggelar pencanangan dan penguatan komitmen pada pertengahan Juni lalu. Pendataan lapangan secara door-to-door oleh petugas resmi akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
"Mari bersama-sama mendukung Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan jujur kepada petugas sensus," kata Marjohan di Mukomuko beberapa hari lalu.
Tak hanya kunjungan langsung, BPS juga menyediakan jalur pendataan mandiri secara digital. Para pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, diwajibkan mengisi kuesioner secara online melalui tautan khusus yang dikirimkan BPS lewat WhatsApp dan email.
Metode ganda ini dirancang untuk menjangkau seluruh sektor ekonomi tanpa celah. Data yang terkumpul nantinya menjadi basis kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan arah pembangunan lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Sekda Mukomuko menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen penuh menyukseskan sensus yang rutin digelar setiap tahun berakhiran angka 6 ini. Sejak pertama kali dilaksanakan, sensus ekonomi telah berlangsung sebanyak lima kali.
Ia berharap, Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Mukomuko dapat berjalan sukses dan lancar hingga tahap akhir. "Ini adalah upaya kita bersama untuk memperoleh data yang akurat tentang ekonomi di daerah ini," ujarnya.
Informasi yang diberikan, mulai dari omzet tahunan, jumlah tenaga kerja, hingga jenis usaha, akan menentukan seberapa besar perhatian pemerintah terhadap sektor tersebut. Data yang tidak akurat berpotensi membuat potensi ekonomi Mukomuko tidak terpetakan dengan baik.
Dengan partisipasi aktif warga, hasil sensus diharapkan mampu menggambarkan peta ekonomi Mukomuko secara utuh. Hal ini menjadi modal bagi daerah untuk menarik investasi dan merancang program pemberdayaan UMKM yang lebih tepat sasaran.