BENGKULU — Deputi Gubernur BI, Ricky P Gozali, mengungkapkan bahwa ketahanan pangan kini menjadi fondasi kritis bagi perekonomian nasional. Dalam seminar bertajuk "Ketahanan Pangan untuk Indonesia Emas" di Jakarta, Rabu (10/6/2026), ia memaparkan sederet tekanan yang membayangi sektor ini.
"Mulai dari volatilitas harga komoditas dunia, pembatasan ekspor oleh sejumlah negara, kenaikan biaya logistik, hingga meningkatnya biaya impor pangan dan sarana produksi pertanian akibat tekanan terhadap nilai tukar rupiah," ujar Ricky menjelaskan tantangan yang dihadapi.
Untuk menjawab tantangan itu, BI mengoptimalkan kebijakan KLM. Insentif ini dirancang agar perbankan lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor pertanian dan industri pengolahan pangan. Harapannya, produktivitas petani naik dan rantai pasok dari hulu ke hilir lebih efisien.
BI juga mengaktifkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program ini tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen. "Bank Indonesia turut mendorong produktivitas sektor pangan, memperlancar distribusi, dan menjaga stabilitas harga," tegas Ricky.
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah menjadi perhatian serius. Pelemahan kurs membuat biaya impor pangan dan sarana produksi seperti pupuk serta pestisida membengkak. Jika tidak diantisipasi, biaya tinggi ini akan diteruskan ke harga jual dan ujungnya memberatkan konsumen.
Selain itu, pembatasan ekspor oleh negara-negara produsen pangan utama membuat pasar global tidak menentu. Ditambah kenaikan biaya logistik, distribusi dari sentra produksi ke daerah konsumen menjadi tidak murah. Kombinasi faktor inilah yang membuat BI memilih mendorong produksi dalam negeri lewat kredit perbankan.
Langkah ini menjadi sinyal bagi perbankan dan pelaku industri untuk bergerak cepat. Sebab, ketahanan pangan bukan sekadar urusan produksi, melainkan nyawa dari stabilitas harga dan daya beli masyarakat Indonesia.