BENGKULU UTARA — Laporan resmi itu diterima Kejati Bengkulu setelah MAFIA mengirimkan surat konfirmasi kepada Dinsos Bengkulu Utara. Namun, alih-alih memberikan data yang diminta, pihak dinas justru meminta masalah tersebut diselesaikan melalui Komisi Informasi Publik (KIP).
“Kami bukan sedang ingin bersengketa informasi publik di KIP. Kami hanya mempertanyakan sejumlah hal agar tidak muncul multitafsir dan isu liar di tengah masyarakat,” ujar Jenderal MAFIA, Amirul Mukminin, SE.
Dalam berkas laporan yang diserahkan ke penyidik, MAFIA meminta aparat penegak hukum mendalami lima pos anggaran utama dari APBD 2024. Kelimanya adalah:
Amirul menegaskan bahwa langkah MAFIA adalah bentuk fungsi kontrol sosial yang sah, bukan penghakiman sepihak. Ia menyayangkan sikap Dinsos yang dianggap salah kaprah memahami maksud surat konfirmasi yang dilayangkan.
“Kalau memang tidak ada persoalan dalam penggunaan anggaran itu, tentu silakan dijelaskan nanti di hadapan aparat penegak hukum. Kami percaya Kejati Bengkulu akan bekerja secara profesional,” pungkas Amirul.
Ketidakjelasan data anggaran di Dinsos Bengkulu Utara berpotensi menghambat penyaluran bantuan sosial ke warga miskin dan rentan. Jika ditemukan penyimpangan, ribuan penerima manfaat bisa terdampak langsung, terutama dari pos Bansos yang masuk dalam laporan MAFIA.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara belum memberikan pernyataan resmi terkait pelaporan tersebut.
Ya. Sebagai lembaga masyarakat yang fokus pada investigasi anggaran, MAFIA memiliki dasar hukum untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan uang negara. Laporan yang disertai dokumen pendukung kini telah sepenuhnya diserahkan ke penyidik Kejati Bengkulu.
Bahan berita tidak menyebutkan angka pasti total anggaran yang dilaporkan. Namun, MAFIA menyoroti lima pos anggaran dari total APBD 2024 Dinsos Bengkulu Utara yang nilainya ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah, termasuk untuk bansos dan belanja rutin.