MANNA — DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan memanggil Bupati, Dinas Kesehatan, hingga manajemen RSUD Hasanudin Damrah (HD) Manna dalam rapat kerja di Sekretariat DPRD baru-baru ini. Pemanggilan ini bertujuan mengklarifikasi laporan masyarakat mengenai kelangkaan stok obat-obatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit daerah.
Legislatif menyoroti fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa obat-obatan untuk penyakit ringan sering kali tidak tersedia. Kondisi ini dianggap ironis mengingat Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat yang seharusnya memiliki ketersediaan logistik medis yang stabil.
Dalam pertemuan tersebut, anggota dewan mengungkapkan temuan langsung mengenai kosongnya stok obat generik di sejumlah Puskesmas. Padahal, obat jenis ini memiliki harga yang sangat terjangkau namun sangat krusial bagi kebutuhan dasar masyarakat di pedesaan.
DPRD menegaskan bahwa ketersediaan obat adalah hak dasar warga yang tidak boleh terabaikan oleh manajemen kesehatan daerah. Situasi ini memicu desakan agar Dinas Kesehatan dan RSUD HD Manna segera memperbaiki sistem rantai pasok dan manajemen stok obat agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Selain persoalan logistik medis, DPRD juga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga medis. Legislatif mengusulkan agar insentif atau gaji ASN PPPK Paruh Waktu di bawah Dinas Kesehatan bisa disetarakan.
Langkah penyetaraan ini dinilai penting untuk menciptakan rasa keadilan di lingkungan kerja. Dengan penghasilan yang layak dan merata, para tenaga kesehatan diharapkan memiliki semangat lebih tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan di berbagai pelosok Bengkulu Selatan.
Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto, mengapresiasi fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD. Ia menyatakan bahwa seluruh kritik dan saran yang disampaikan akan menjadi catatan penting untuk bahan evaluasi jajaran eksekutif ke depannya.
"Di bawah kepemimpinan Bupati Rifai Tajudin dan Wakil Bupati Yevri Sudianto, RSUD Hasanudin Damrah kini mulai menunjukkan perubahan signifikan yang dirasakan langsung oleh pasien dan keluarga. Perubahan tersebut bukan terjadi secara instan, melainkan hasil dari intervensi kebijakan yang intensif serta kerja keras yang konsisten yang kita lakukan, khususnya dalam empat bulan terakhir," ungkap Yevri.
Yevri menambahkan bahwa sektor kesehatan telah ditempatkan sebagai prioritas utama sejak awal masa jabatannya. Pihaknya mengklaim telah melakukan berbagai langkah konkret, mulai dari peningkatan disiplin sumber daya manusia hingga pembenahan sarana prasarana penunjang kenyamanan pasien.
Pemerintah daerah berkomitmen agar tidak ada lagi warga yang pulang dari fasilitas kesehatan tanpa membawa obat yang dibutuhkan. Pemkab Bengkulu Selatan ingin memastikan kehadiran pemerintah dirasakan langsung oleh masyarakat saat mereka sedang mengalami kesulitan kesehatan.
"Ke depannya kita berharapnya RSUD Hasanudin Damrah serta Puskesmas di Bengkulu Selatan diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat rujukan kesehatan yang unggul. Itu tidak hanya dari sisi fasilitas, tetapi juga sebagai teladan dalam menghadirkan pelayanan yang tulus bagi seluruh masyarakat Bengkulu Selatan," pungkas Yevri.