ARGAMAKMUR — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkulu Utara memaparkan peta serapan retribusi tersebut dalam forum monev yang digelar Selasa (3/11/2026). Dari sepuluh OPD pengampu, penerimaan yang berhasil dihimpun belum menembus separuh target.
Angka Rp798,7 juta itu tersisa Rp1,1 miliar lagi untuk menutup target Rp1,9 miliar. Bapenda mencatat pula persoalan PBB-P2 yang jauh lebih pelik: 34 desa realisasinya di bawah 10 persen, dan enam desa di antaranya belum menyetor sama sekali.
Piutang PBB-P2 Sejak 2012 Tembus Rp39,3 Miliar
Beban tunggakan yang menumpuk membuat persoalan PBB-P2 bukan sekadar soal capaian tahun berjalan. Akumulasi piutang sejak 2012 hingga kini mencapai Rp39,3 miliar.
Nominal itu jauh di atas target retribusi tahun ini. Artinya, penagihan piutang lama menyimpan potensi penerimaan yang lebih besar daripada sekadar mengejar sisa target Rp1,1 miliar.
Camat dan Kades Diminta Turun Tangan
Wakil Bupati Bengkulu Utara H Sumarno meminta para camat dan kepala desa mengambil peran aktif meningkatkan kesadaran warga membayar pajak. Pemerintah desa dinilai menjadi ujung tombak yang paling dekat dengan wajib pajak.
"Kami harapkan, camat dan kepala desa turut menggerakkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak tersebut," ujar Wabup Sumarno.
Sumarno menegaskan optimalisasi PAD yang dijalankan pemerintah daerah bukan langkah menaikkan tarif. Yang dikejar adalah pemaksimalan potensi penerimaan dari sektor pajak yang sudah ada.
"Untuk diketahui, optimalisasi PAD ini bukan menaikkan tarif pajak, melainkan memaksimalkan potensi penerimaan pajak yang sudah ada," jelasnya.
Penerimaan Pajak Ditopang Pembangunan Daerah
Menurut Sumarno, peningkatan penerimaan pajak daerah menentukan keberlangsungan pembangunan di Bengkulu Utara. Pemerintah desa diminta lebih proaktif membantu pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan PBB-P2.
Dari sisi retribusi, sepuluh OPD pengampu masih punya ruang mengejar Rp1,1 miliar hingga akhir tahun anggaran. Sementara untuk PBB-P2, pekerjaan rumah terbesar ada di 34 desa berrealisasi rendah dan penagihan piutang Rp39,3 miliar yang menumpuk sejak 2012.
