BENGKULU TENGAH — Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah menilai legalitas usaha menjadi pintu masuk bagi pekebun rakyat untuk naik kelas. Karena itu, sosialisasi STD-B digelar dengan melibatkan staf teknis dinas dan diikuti ratusan peserta dari sejumlah kecamatan.
Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah Helmi Yuliandri menyebut dokumen tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum formal yang menandai integritas usaha perkebunan warga.
"STD-B bukan sekadar lembar pendaftaran biasa, melainkan bukti otentik bahwa usaha perkebunan masyarakat telah diakui dan terdaftar resmi oleh pemerintah. Dengan kepemilikan dokumen ini, para pekebun akan mendapatkan prioritas akses terhadap stimulus bantuan pemerintah, fasilitas pinjaman permodalan perbankan, hingga perluasan jaringan pemasaran hasil panen ke luar daerah," ujar Helmi.
Bukan Sekadar Administrasi, Ini Manfaat Konkret STD-B
Menurut Helmi, kepemilikan STD-B melampaui urusan kelengkapan berkas. Dokumen itu menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk menyalurkan program yang menyasar pekebun rakyat.
Tanpa STD-B, usaha perkebunan warga sulit terverifikasi sebagai entitas yang sah. Akibatnya, akses terhadap stimulus, kredit, dan jaringan pemasaran hasil panen ke luar daerah ikut terhambat.
Dinas Pertanian mendorong seluruh elemen pekebun di Bengkulu Tengah segera mengurus standardisasi tersebut. Langkah itu diharapkan menata ekosistem perkebunan daerah agar tumbuh lebih terstruktur, aman, dan berkelanjutan.
Respons Pekebun: Minta Birokrasi Cepat dan Transparan
Sosialisasi mendapat respons positif dari peserta. Sejumlah perwakilan pekebun menyatakan kesiapannya mendukung program ini.
Mereka juga menaruh harapan agar mekanisme penertiban dokumen STD-B dijalankan secara responsif, cepat, dan transparan oleh dinas terkait. Harapan itu muncul karena proses pengurusan dokumen usaha kerap dikeluhkan berbelit.
Pemkab Bengkulu Tengah optimistis sosialisasi yang masif akan memperkuat basis usaha perkebunan rakyat. Dengan kepastian hukum, pekebun dinilai lebih mandiri dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
