BENGKULU — Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau tidak berhenti pada pembatalan jadwal terbang. HIMPUH memetakan setidaknya empat kondisi yang dialami ribuan jemaah, mulai dari yang belum berangkat di kota asal, tertahan di Arab Saudi, berada di negara transit, hingga penerbangan yang dialihkan ke bandara alternatif.
Ketua Umum HIMPUH melalui rilis resminya, Senin (7/9), menyatakan situasi ini memicu efek domino pada seluruh komponen paket perjalanan. Bagi jemaah yang belum berangkat, perubahan jadwal berpotensi menghilangkan reservasi hotel dan transportasi di Arab Saudi. Sebaliknya, jemaah yang tertahan di luar negeri justru membutuhkan tambahan akomodasi yang tidak tercakup dalam paket awal.
Kesenjangan Informasi Maskapai dan Agen Jadi Masalah Krusial
HIMPUH menyoroti lemahnya distribusi informasi perubahan penerbangan. Mayoritas PPIU tidak membeli tiket langsung ke maskapai, melainkan melalui wholesaler atau konsolidator. Dalam situasi darurat, mekanisme ini dinilai rawan membuat informasi tidak sampai secara cepat dan seragam.
"Dalam kondisi krisis, informasi beberapa jam bahkan beberapa menit dapat menentukan keputusan terhadap ratusan jemaah," tulis pihak HIMPUH dalam rilis resminya.
Lima Langkah Mitigasi dan Usulan Crisis Center Permanen
Merespons hal tersebut, asosiasi yang menaungi penyelenggara ibadah haji khusus ini menjalankan lima langkah mitigasi. Pertama, pendataan menyeluruh terhadap PPIU dan jemaah terdampak untuk memetakan bentuk masalah di lapangan.
Kedua, membentuk kanal komunikasi khusus bagi tour leader yang mendampingi jemaah di bandara, negara transit, maupun Arab Saudi. Ketiga, berkoordinasi intensif dengan Kementerian Haji dan Umrah RI, Kementerian Perhubungan, serta maskapai penerbangan.
Keempat, HIMPUH menyampaikan pembaruan informasi berkala mengenai status bandara dan jadwal penerbangan kepada seluruh anggota. Kelima, menjalin komunikasi langsung dengan maskapai untuk menjembatani kesenjangan informasi yang dialami PPIU.
Lebih jauh, HIMPUH mendorong pembentukan Crisis Coordination Center Umrah yang bersifat permanen. Wadah ini diusulkan mempertemukan regulator, AirNav Indonesia, pengelola bandara, maskapai, dan asosiasi PPIU agar data NOTAM hingga perubahan rute terdokumentasi cepat. Maskapai juga didesak menyediakan jalur komunikasi khusus bagi asosiasi saat darurat, termasuk untuk tiket yang dibeli melalui pihak ketiga.
