BENGKULU — Tekanan harga kebutuhan pokok masih mendominasi pergerakan ekonomi di ibu kota Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data terbaru BPS, inflasi bulanan (month to month) pada Agustus 2026 tercatat 0,32 persen, sementara inflasi tahun kalender (year to date) berada di angka 2,07 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,18.
Daging Ayam Ras dan Emas Perhiasan Pemicu Utama
Meski secara keseluruhan inflasi terbilang terkendali, kenaikan harga pada beberapa komoditas strategis patut menjadi perhatian. BPS merinci, selama setahun terakhir kenaikan harga daging ayam ras menjadi pendorong terbesar.
Selain daging ayam, komoditas lain yang tak kalah berkontribusi menekan kantong warga adalah emas perhiasan, bensin, hingga tarif angkutan udara. Ikan dencis juga tercatat mengalami kenaikan harga dan ikut menyumbang laju inflasi tahunan.
Harga Cabai dan Bawang Justru Turun
Kabar baiknya, tidak semua kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan. BPS mencatat kelompok transportasi berhasil meredam laju inflasi bulanan dengan memberikan andil deflasi sebesar 0,20 persen. Penurunan harga angkutan udara menjadi faktor utamanya.
Di sisi lain, sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga pada periode Juli-Agustus. Cabai merah, tomat, bawang merah, dan bawang putih berada dalam daftar komoditas yang harganya turun dan membantu menahan laju inflasi.
Untuk kelompok kesehatan, BPS bahkan mencatat adanya deflasi tipis sebesar 0,01 persen, salah satunya dipengaruhi penurunan tarif rumah sakit.
Kontrak Rumah dan Laundry Ikut Mendorong Inflasi Bulanan
Pada pergerakan harga bulanan, tekanan justru datang dari kebutuhan rumah tangga non-makanan. Komoditas seperti kontrak rumah dan ongkos binatu atau laundry tercatat mengalami kenaikan dan berkontribusi terhadap inflasi 0,32 persen pada Agustus 2026.
Kenaikan harga daging sapi juga turut mendorong angka inflasi bulanan di periode yang sama.
Data Jadi Acuan Pemkot Kendalikan Harga
Rilis statistik ini langsung menjadi perhatian jajaran Pemerintah Kota Bengkulu. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut hadir dalam sesi rilis tersebut, antara lain Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Kehadiran para pemangku kebijakan ini menegaskan bahwa data inflasi tidak sekadar catatan statistik, melainkan acuan penting untuk merancang langkah pengendalian harga. Dengan inflasi tahunan yang masih di angka 3,65 persen, pemantauan ketat terhadap komoditas pangan dan energi menjadi keharusan agar daya beli masyarakat tidak tergerus lebih dalam.
