JAKARTA — Kedutaan Besar Jepang di Jakarta mengeluarkan peringatan keras bagi warga negaranya di Indonesia agar tidak terlibat dalam eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Peringatan ini menyusul laporan media lokal dan unggahan media sosial berbahasa Jepang yang menunjukkan adanya praktik tersebut di Jakarta dan sejumlah daerah lain.
Ancaman Tuntutan di Dua Negara
Dalam pernyataan yang diunggah di situs resminya, Kedutaan Besar Jepang menegaskan bahwa pelaku eksploitasi anak tidak hanya akan berhadapan dengan hukum Indonesia, tetapi juga akan dituntut di Jepang. "Warga negara Jepang yang mengeksploitasi anak di bawah umur di Indonesia juga akan menghadapi tuntutan di Jepang atas pelanggaran hukum domestik untuk melindungi anak-anak," demikian bunyi peringatan tersebut, Rabu (13/5).
Kedutaan juga memperingatkan bahwa otoritas setempat dapat menyelidiki siapa pun yang dicurigai melanggar undang-undang perlindungan anak atau melakukan pemerkosaan. Hubungan seksual dengan anak di bawah umur dapat dituntut sebagai pemerkosaan, meskipun ada persetujuan yang diungkapkan.
Dipicu Unggahan Media Sosial yang Membanggakan Aksi
Peringatan ini dipicu oleh adanya unggahan media sosial yang tampaknya membanggakan episode eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur di Jakarta dan sekitarnya. Para pelaku disebut mengetahui bahwa korban masih berusia di bawah 18 tahun.
Polisi Jakarta telah merespons temuan ini. Pada Rabu (13/5), unit kejahatan siber Polda Metro Jaya menyatakan tengah menyelidiki kasus di bagian selatan ibu kota yang disinggung dalam unggahan tersebut.
Peringatan Serupa Pernah Dikeluarkan untuk Laos
Ini bukan kali pertama Kedutaan Besar Jepang mengeluarkan peringatan serupa di kawasan Asia Tenggara. Tahun lalu, Kedutaan Besar Jepang di Laos juga memasang peringatan di situs webnya untuk warga negaranya yang berkunjung ke negara tersebut.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Jepang dalam memberantas kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh warganya di luar negeri, sekaligus memperkuat kerja sama penegakan hukum dengan negara-negara tujuan.
