Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bukan sekadar formalitas rutin. Kegiatan yang berlangsung pada apel pagi, Senin (4/5/2026), ini menjadi tonggak penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih di Bumi Rafflesia.
Seluruh pegawai di lingkungan Disdikbud Provinsi Bengkulu turut membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut. Dokumen ini memuat komitmen kolektif untuk menolak segala bentuk praktik curang, termasuk pungutan liar (pungli) dan penerimaan gratifikasi dalam menjalankan tugas kedinasan.
Komitmen Nyata ASN Menolak Praktik Pungli dan Gratifikasi
Herwan Antoni dalam arahannya meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga konsistensi antara apa yang ditandatangani dengan perilaku di lapangan. Integritas moral menjadi fondasi utama saat ASN bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
“Penandatanganan ini jangan hanya menjadi seremonial. Harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Tidak boleh ada pungli maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun,” tegas Herwan di hadapan jajaran Disdikbud.
Ia menambahkan, tuntutan publik terhadap transparansi birokrasi saat ini semakin tinggi. Oleh karena itu, setiap pegawai memiliki tanggung jawab personal untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam setiap proses pelayanan administrasi maupun kebijakan pendidikan.
Mengapa Sektor Pendidikan Bengkulu Jadi Fokus Utama?
Sektor pendidikan dinilai memiliki peran strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan masa depan pembangunan daerah. Herwan menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada performa instansi yang mengelola pendidikan.
“Pelayanan publik yang bersih kunci utama membangun kepercayaan masyarakat. ASN wajib bekerja secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab kepada publik,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap melalui penguatan integritas ini, profesionalisme pegawai Disdikbud semakin meningkat. Fokus utama tetap pada pemberian pelayanan prima yang bebas dari beban biaya tidak resmi yang selama ini dikhawatirkan merusak citra institusi.
Langkah Lanjut Tata Kelola Pemerintahan Bersih
Implementasi pakta integritas ini akan dipantau secara berkala untuk memastikan poin-poin pernyataan dijalankan sepenuhnya. Pemprov Bengkulu berkomitmen menciptakan ekosistem kerja yang sehat, di mana prestasi kerja lebih dihargai ketimbang praktik transaksional.
Melalui kegiatan ini, jajaran Disdikbud diharapkan menjadi motor penggerak bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya dalam menerapkan standar pelayanan tanpa pungli. Upaya ini merupakan bagian dari peta jalan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan di tingkat provinsi.
