BENGKULU — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Hj. Sri Astuti, S.Pd.SD, menegaskan komitmennya memperjuangkan aspirasi masyarakat yang terserap dalam reses di Daerah Pemilihan Bengkulu I Kota Bengkulu. Kegiatan reses masa persidangan ke-III tahun sidang 2026 menjadi ruang bagi warga menyampaikan keluhan dan harapan terkait pembangunan serta kebutuhan sosial.
Masukan yang diterima tidak hanya soal infrastruktur. Warga juga menyoroti pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja, terutama mereka yang beraktivitas di sektor informal.
Sri Astuti mengakui kondisi efisiensi anggaran yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah berdampak pada pelaksanaan sejumlah program pembangunan. Tidak sedikit kegiatan yang harus tertunda akibat keterbatasan anggaran tersebut.
Meski begitu, legislator dari Partai Demokrat ini menegaskan kondisi tersebut tidak boleh mengurangi komitmennya sebagai wakil rakyat. Aspirasi warga tetap akan diperjuangkan melalui jalur legislatif sesuai kewenangan yang ada.
"Sebagai wakil rakyat, saya memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan dalam reses ini akan menjadi perhatian dan diperjuangkan melalui DPRD sesuai dengan kewenangan yang ada," ujarnya.
Selain persoalan pembangunan, Sri Astuti menyoroti perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, perlindungan itu harus berlaku tanpa memandang jenis pekerjaan maupun profesi.
Sorotan tersebut menyasar pekerja sektor informal yang selama ini kerap luput dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kelompok ini mencakup pedagang, buruh harian, hingga pekerja lepas yang tidak terikat hubungan kerja formal dengan pemberi kerja.
Reses di Dapil Bengkulu I menjadi kanal bagi konstituen untuk menyampaikan langsung kebutuhan mereka kepada wakil rakyat. Dari kegiatan itu, Sri Astuti mengaku akan membawa seluruh aspirasi warga ke pembahasan di DPRD Provinsi Bengkulu.