BENGKULU TENGAH — Diskusi partisipatif yang digelar DP3AP2KB Kabupaten Bengkulu Tengah diarahkan menjadi wadah komunikasi antar pemangku kepentingan. Peserta diminta memberi masukan, menyampaikan pandangan, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pembangunan.
Kepala DP3AP2KB Bengkulu Tengah Gunawan Suryadi menilai pendekatan partisipatif jadi kunci membangun tata kelola organisasi dan program. Menurutnya, penguatan sistem tidak cukup hanya melalui kebijakan administratif.
"Penguatan sistem tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan administratif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan," kata Gunawan dalam keterangan yang dikutip dari rilis DP3AP2KB Bengkulu Tengah.
Forum itu diharapkan menjadi ruang komunikasi untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme pengelolaan dan pengalokasian program. Dengan komunikasi terbuka, setiap kebijakan dapat disusun berdasarkan kebutuhan serta kondisi yang dihadapi di lapangan.
Tata kelola yang baik dinilai menjadi faktor penting agar setiap kegiatan berjalan sesuai sasaran. Perencanaan matang, pembagian peran yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan masuk dalam unsur yang perlu diperhatikan.
DP3AP2KB memikul tanggung jawab strategis mendukung pembangunan sumber daya manusia. Lingkupnya mencakup peningkatan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan penguatan ketahanan keluarga.
Berbagai bidang tersebut saling berkaitan dan menuntut penanganan terintegrasi. Karena itu, diperlukan sistem koordinasi yang mampu menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program secara berkesinambungan.
Melalui diskusi bersama, persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan bisa dibahas lebih awal. Forum ini juga menjadi sarana merumuskan langkah perbaikan berdasarkan masukan dari pihak-pihak yang memahami kebutuhan masyarakat.
Pendekatan partisipatif diharapkan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program. Keterlibatan peserta dalam proses pembahasan menjadi bagian penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak sekadar formalitas, tetapi dapat diterapkan secara nyata.
Dalam konteks pemberdayaan perempuan, program pemerintah perlu diarahkan membuka kesempatan lebih luas bagi perempuan di berbagai sektor kehidupan. Perlindungan anak menuntut perhatian menyeluruh, mulai dari pemenuhan hak dasar, pencegahan kekerasan, hingga terciptanya lingkungan aman dan ramah anak.
Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana membutuhkan pengelolaan program secara konsisten. Edukasi, pelayanan, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung terbentuknya keluarga berkualitas.
Gunawan Suryadi melalui DP3AP2KB diharapkan terus mendorong penguatan tata kelola kelembagaan. Tujuannya agar setiap program memiliki arah pelaksanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Diskusi partisipatif ini menjadi salah satu langkah membangun pola kerja lebih terbuka, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ke depan, penguatan koordinasi dan perencanaan diharapkan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program DP3AP2KB.
Dengan sistem pengelolaan yang semakin baik, agenda pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana diharapkan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat.