BENGKULU — Wacana penghibahan RSMY ke Pemkot Bengkulu disampaikan Edwar Samsi dalam forum pembahasan KUA-PPAS APBD Provinsi Bengkulu. Ia menilai rumah sakit milik Pemprov itu belum dikelola secara optimal meski setiap tahun terus menyedot anggaran daerah.
Dalam pembahasan tersebut, Edwar memaparkan sisa belanja wajib mencapai Rp387,16 miliar. Kondisi itu membuat ruang belanja yang bisa dialokasikan sangat terbatas.
Di tengah keterbatasan itu, terdapat alokasi Rp50 miliar untuk RSMY, Rp300 miliar untuk Dinas PUPR, serta Rp9 miliar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Edwar mempertanyakan efektivitas tambahan anggaran untuk RSMY jika persoalan manajemen belum dibenahi. Menurutnya, suntikan dana tanpa perbaikan tata kelola hanya akan mengulang masalah yang sama.
“Bahkan saya terpikir, RSMY itu kita hibahkan saja ke kota. Sehingga tidak ada permasalahan lagi. Toh selama ini, untuk berobat ke sana saja susah,” kata Edwar.
Pernyataan itu ia tegaskan kepada wartawan sebagai sindiran atau guyonan. Tujuannya menggambarkan buruknya tata kelola rumah sakit, bukan usulan resmi yang serta-merta diajukan ke pemerintah pusat atau Pemkot Bengkulu.
Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, RSMY seharusnya mampu mengelola pendapatannya secara mandiri. Edwar menilai status itu belum dijalankan sebagaimana mestinya.
“RSMY Bengkulu itu kan BLUD, sehingga pendapatannya untuk mereka sendiri. Tapi faktanya masih juga belum terkelola secara baik, ditambah lagi RSMY masih banyak utang,” ujarnya.
Dua persoalan itu — ketergantungan pada APBD dan tumpukan utang — menjadi dasar kritiknya. Pendapatan yang seharusnya berputar di internal rumah sakit dinilai belum mampu menutup kebutuhan operasional.
Edwar menyinggung sulitnya akses berobat ke RSMY sebagai gambaran nyata di lapangan. Keluhan itu muncul di tengah pembahasan anggaran, bukan dari hasil survei atau audit independen.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari manajemen RSMY maupun Pemkot Bengkulu soal wacana penghibahan tersebut. Pembahasan KUA-PPAS sendiri masih berlangsung di DPRD Provinsi Bengkulu.
Jika tata kelola tidak dibenahi, alokasi Rp50 miliar dalam APBD berpotensi kembali menjadi beban tanpa perbaikan layanan. Sebaliknya, status BLUD memberi ruang bagi RSMY untuk membenahi pendapatan dan utang secara mandiri sebelum wacana penghibahan dibicarakan lebih jauh.