BENGKULU — Data analis Doo Financial Futures mencatat rupiah terkoreksi 28 poin pada penutupan perdagangan sore, Rabu (28/10/2026). Secara bulanan, mata uang Garuda sudah melemah 1,15 persen. Pergerakan itu dinilai masih sejalan dengan pelemahan mata uang di kawasan.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, memastikan bank sentral tidak tinggal diam. Stabilisasi dilakukan lewat transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan spot.
"BI terus hadir di pasar untuk menjaga mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sesuai fundamentalnya," kata Erwin melalui keterangan tertulis yang dikutip dari bisnis.com, Rabu (28/10/2026).
Selain transaksi di pasar valas, BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Langkah itu ditempuh untuk menjaga likuiditas dan menahan tekanan jual di pasar obligasi.
Erwin menyebut pihaknya juga berkoordinasi intensif dengan korporasi, pelaku pasar, dan pihak terkait lainnya. Komunikasi itu dilakukan agar kebutuhan valas domestik tidak memicu gejolak tambahan.
Tekanan terhadap rupiah datang dari ketidakpastian penyelesaian konflik di Timur Tengah. Kondisi tersebut menjaga harga minyak tetap tinggi, di atas US$115 per barel, dan meningkatkan risiko fiskal ke depan.
Level harga minyak itu jauh melampaui asumsi makro APBN sebesar US$70 per barel. Selisihnya melebar hampir dua pertiga dari patokan anggaran negara.
Di sisi lain, ekspektasi kenaikan suku bunga AS meningkat dan memicu sentimen risk-off. Dolar AS pun menguat, disertai arus keluar dana atau capital outflow dari pasar negara emerging markets.
Erwin menjelaskan tekanan juga datang dari kenaikan yield obligasi. Dari dalam negeri, kekhawatiran atas potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI turut menekan aliran dana.
"Kebutuhan valas domestik yang meningkat menjelang akhir bulan juga menambah tekanan," tuturnya.
Meski begitu, BI memastikan ketahanan eksternal tetap terjaga. Cadangan devisa tercatat US$146,3 miliar pada akhir September 2026.
Posisi itu setara pembiayaan 5,3 bulan impor, atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angkanya masih di atas standar kecukupan internasional tiga bulan impor.