BENGKULU — Laporan terbaru Anthropic mengungkap penggunaan Claude AI untuk operasi pengaruh politik di Malaysia menjelang pemilu, memanfaatkan sekitar 1.000 akun X dan portal berita palsu "Malaysia Pulse". Operasi ini menargetkan 222 daerah pemilihan parlemen dengan data sensus dan data pemilih asli. Temuan ini memicu kekhawatiran soal kerentanan Asia Tenggara terhadap manipulasi AI di siklus pemilu 2027-2029.
Perusahaan riset kecerdasan buatan Anthropic merilis temuan bahwa teknologi AI generatif dipakai untuk membangun infrastruktur manipulasi pemilu komersial di Malaysia. Operasi tersebut menggabungkan akun media sosial, portal berita fiktif, dan dokumen palsu yang dirancang menyerupai produk jurnalistik.
Laporan yang dirilis September itu mendokumentasikan bagaimana Claude AI dimanfaatkan untuk memproduksi konten politik dalam skala besar. Pelaku tidak bekerja sendiri — mereka mengoperasikan jaringan terkoordinasi yang menyasar calon pemilih di 222 daerah pemilihan parlemen Malaysia.
Portal "Malaysia Pulse" menjadi pusat operasi. Media palsu ini mengambil artikel dari media massa Malaysia, lalu meminta model AI menulis ulang konten tersebut berkali-kali sebelum menerbitkannya dengan nama samaran.
Selain media lokal, pelaku juga mengutip berita dari outlet asing yang memiliki keterkaitan dengan Rusia dan China, termasuk TV BRICS, Xinhua, Sputnik/RIA, dan CGTN. Sumber asli tidak dicantumkan dalam artikel yang diterbitkan.
Konten yang diproduksi menyasar isu politik dan sosial sensitif, terutama yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Strategi ini dirancang untuk memicu perpecahan di masyarakat menjelang pemilu.
Bridget Welsh dari University of Nottingham Asia Research Institute Malaysia menilai operasi semacam ini berpotensi memperparah ketegangan politik. Menurutnya, fragmentasi sosial yang dihasilkan menjadi ancaman nyata bagi stabilitas demokrasi.
"Hal itu memicu polarisasi politik dan memperparah perpecahan. Fragmentasi itulah yang benar-benar mengkhawatirkan dari apa yang terjadi di Malaysia," kata Bridget.
Senada dengan itu, Ben Loh dari Monash University Malaysia menyoroti bagaimana AI mampu memperkuat bias yang sudah ada di masyarakat. Ia merujuk pada kasus kebencian terhadap pengungsi Rohingya sebagai contoh bagaimana konten provokatif — meski dihasilkan mesin — memperkuat keyakinan yang sudah tertanam.
"Situasinya sudah sampai pada titik di mana orang-orang sudah memiliki kebencian yang mendalam dalam pikiran mereka, dan ketika mereka melihat konten seperti ini, meskipun dihasilkan oleh AI, itu akan semakin memperkuat apa yang mereka yakini," kata Loh.
Anthropic bergerak setelah mendeteksi penyalahgunaan platformnya. Perusahaan menghapus akun-akun yang terlibat dan menghentikan operasi tersebut. Meski demikian, insiden ini meninggalkan pertanyaan besar soal pengawasan AI di kawasan.
Katie Harbath, pemimpin perusahaan konsultan teknologi Anchor Change, menilai kasus Malaysia sebagai gambaran bagaimana AI mempermudah dan mempercepat produksi informasi palsu. Menurutnya, pelaku bisa berasal dari pemerintah, lembaga propaganda, atau perusahaan swasta yang ingin membanjiri ruang informasi.
"AI dapat mempercepat proses pembuatan lebih banyak konten yang lebih personal, lebih cepat, dan lebih murah," kata Harbath.
Harbath juga memperingatkan efek berantai terhadap model bahasa besar (LLM). Banjir berita palsu yang tidak terbendung berpotensi mencemari sumber data yang digunakan AI, sehingga sistem otomatis mengutip dan mereproduksi informasi yang salah.
"Jika terjadi kekeringan berita (yang faktual), atau berada di tempat yang sebagian besar medianya disponsori pemerintah, tidak perlu banyak uang untuk membanjiri zona tersebut (dengan berita palsu)," katanya.
Jurnalis Filipina peraih Nobel, Maria Ressa, menyebut Asia Tenggara telah lama menjadi laboratorium teknik propaganda dan manipulasi publik. Metode yang diuji di kawasan ini kemudian direplikasi di negara-negara Barat.
Tingginya penetrasi media sosial di Asia Tenggara memperbesar risiko. Masyarakat di kawasan ini menghabiskan waktu signifikan di platform digital, menjadikan mereka target empuk operasi disinformasi berbasis AI.
Kalender pemilu memperkuat urgensi. Malaysia diperkirakan menggelar pemilu pada akhir 2027, disusul Filipina dan Kamboja pada 2028, serta Indonesia pada 2029. Penggunaan AI sebagai alat kampanye sudah terbukti efektif di wilayah ini, dan tanpa pengawasan memadai, siklus pemilu berikutnya berpotensi menghadapi gelombang disinformasi yang lebih canggih.