BENGKULU — Paragraf pembuka: Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pihaknya telah berkonsultasi secara serius dengan pemerintah Jepang agar upacara tahun ini bisa berlangsung lengkap dan layak. Namun, negosiasi kedua pihak buntu pada sejumlah poin penting. Sikap Tokyo yang dinilai belum mengakui secara penuh sejarah kerja paksa menjadi ganjalan utama.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan alasan resmi boikot tersebut. Menurut mereka, konsultasi dengan Jepang tidak menghasilkan titik temu soal cara mengenang para korban.
"Kami terus melakukan konsultasi serius dengan Jepang untuk memastikan upacara tahun ini dapat digelar secara lengkap dan layak, tetapi memutuskan tidak menghadirinya setelah kedua pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai poin-poin penting," kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, seperti dikutip Yonhap News Agency.
Seoul juga mendesak Tokyo melaksanakan secara penuh rekomendasi yang ditetapkan Komite Warisan Dunia UNESCO. Desakan ini bukan tanpa dasar — situs tambang tersebut resmi masuk daftar Warisan Dunia pada 2024.
Kompleks pertambangan di Pulau Sado, Prefektur Niigata, pernah menjadi salah satu pusat produksi emas utama Jepang pada abad ke-17 hingga ke-19. Pada masa Perang Dunia II, kawasan itu dialihfungsikan untuk mendukung kepentingan perang Kekaisaran Jepang.
Di periode inilah pekerja dari Semenanjung Korea mengalami kerja paksa. Sejarah itu menjadi inti perselisihan kedua negara hingga kini.
Korea Selatan sendiri mendukung pencalonan Sado sebagai situs Warisan Dunia dengan syarat Tokyo mengakui dan merefleksikan seluruh sejarah kompleks pertambangan tersebut. Syarat itu dinilai belum dipenuhi sepenuhnya.
Dalam sidang Komite Warisan Dunia UNESCO di Busan, Korea Selatan, Juli lalu, organisasi itu meminta Jepang membahas secara menyeluruh "seluruh sejarah" kompleks Tambang Emas Sado. Permintaan tersebut mencakup penggunaan tenaga kerja paksa selama pendudukan Jepang di Semenanjung Korea.
Komite juga meminta Jepang menyerahkan laporan terbaru soal pelaksanaan rekomendasi itu paling lambat 1 Desember 2027. Laporan tersebut akan ditinjau dalam sidang Komite Warisan Dunia UNESCO ke-50 pada 2028.
Jepang sebelumnya berjanji menggelar upacara peringatan setiap tahun untuk menghormati para pekerja yang menderita di kompleks tambang tersebut. Tokyo juga berkomitmen menyelenggarakan pameran terkait sejarah Tambang Emas Sado.
Masalahnya, pemerintah Jepang tidak secara eksplisit menggunakan istilah "kerja paksa" maupun menyebut sifat pemaksaan terhadap para pekerja. Korea Selatan menilai sejarah para pekerja dari Semenanjung Korea harus disampaikan secara utuh, termasuk kondisi kerja paksa pada masa pendudukan Jepang.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat yang berkuasa, Kim Jun-hyeok, mengatakan keputusan tidak menghadiri upacara Jepang pada Sabtu berkaitan dengan sikap Tokyo yang dinilai belum mengakui secara penuh sejarah kerja paksa warga Korea.
Selama dua tahun terakhir, Korea Selatan menggelar upacara peringatan sendiri di sekitar kompleks Tambang Sado. Acara tersebut dihadiri keluarga para korban.
Menurut Yonhap, Seoul juga berencana menggelar upacara peringatan terpisah pada akhir tahun ini. Langkah itu menegaskan posisi Korea Selatan bahwa penghormatan terhadap korban tidak bisa dilakukan setengah-setengah.
Penutup: Boikot ini memperpanjang friksi Seoul-Tokyo yang telah berlangsung tiga tahun, sekaligus menempatkan UNESCO sebagai pengawas pelaksanaan janji Jepang hingga 2028. Bagi keluarga korban, pertanyaannya sederhana: apakah sejarah kerja paksa di Pulau Sado akan dicatat apa adanya, atau tetap disamarkan demi kenyamanan diplomasi.