BENGKULU — Dua kondisi yang tampak berlawanan ini sebenarnya berasal dari satu akar masalah yang sama: cara mengelola air. Ketika hujan turun deras, sebagian besar air langsung menjadi limpasan menuju sungai dan berakhir di laut, alih-alih tersimpan di dalam tanah, embung, atau waduk. Akibatnya, saat musim kemarau tiba, cadangan air yang dibutuhkan masyarakat sudah lebih dulu habis.
Permasalahan ini bukan sekadar soal curah hujan. Tingginya intensitas hujan tidak otomatis menjamin ketahanan air suatu daerah. Yang lebih menentukan adalah bagaimana air hujan tersebut didistribusikan dan seberapa besar kapasitas tanah untuk menyerapnya.
Bengkulu memiliki kawasan hutan, pegunungan, dan daerah aliran sungai yang berfungsi sebagai pengatur siklus hidrologi. Tutupan vegetasi di hulu membantu memperlambat aliran air dan memberinya waktu untuk meresap ke dalam tanah. Cadangan air tanah inilah yang kemudian menjaga aliran sungai tetap hidup saat periode tanpa hujan.
Perlindungan hutan dan kawasan hulu karena itu bukan sekadar agenda konservasi lingkungan. Ia merupakan investasi jangka panjang untuk ketahanan air. Namun, pertumbuhan permukiman dan pembangunan infrastruktur yang mengabaikan fungsi hidrologis mengancam mekanisme alami ini.
Lahan terbuka yang berubah menjadi beton dan aspal menurunkan kemampuan infiltrasi tanah secara drastis. Air hujan yang seharusnya meresap justru mengalir deras di permukaan, memperbesar risiko banjir di hilir dan mempercepat berkurangnya cadangan air tanah.
Ketahanan air sering kali disederhanakan menjadi pembangunan bendungan atau proyek infrastruktur raksasa. Padahal, solusi bisa dilakukan pada berbagai skala yang lebih kecil dan adaptif. Embung dapat dioptimalkan sesuai karakter wilayah, kolam retensi bisa menahan limpasan, dan pemanenan air hujan dapat diterapkan pada bangunan rumah maupun perkantoran.
Ruang terbuka yang dirancang untuk meningkatkan infiltrasi dan vegetasi yang dipertahankan di area dengan fungsi hidrologis penting juga berperan besar. Jika berbagai tindakan ini dilakukan secara terpadu, kapasitas sistem dalam menghadapi periode basah dan kering akan meningkat signifikan.
Fenomena seperti El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD) terbukti memengaruhi pola curah hujan di Indonesia. Perubahan iklim menambah ketidakpastian kondisi hidrometeorologi, sehingga perencanaan sumber daya air tidak bisa lagi bertumpu pada asumsi pola masa lalu yang dianggap tetap.
Perencanaan harus lebih adaptif dan memperhitungkan ketidakpastian. Membangun sistem berdasarkan asumsi bahwa hujan akan selalu datang sesuai pola beberapa dekade terakhir adalah pendekatan yang berisiko tinggi.
Sektor pertanian paling rentan terhadap perubahan pola hujan. Pergeseran waktu hujan memengaruhi jadwal tanam dan kebutuhan irigasi. Petani membutuhkan informasi iklim yang akurat sekaligus mudah diterjemahkan ke dalam keputusan praktis: kapan mulai menanam, bagaimana mengatur air, dan bagaimana mengantisipasi periode kering.
Efisiensi irigasi dan konservasi tanah menjadi kunci agar setiap tetes air memberikan manfaat maksimal. Kebijakan air pun tidak bisa lagi reaktif, hanya bergerak ketika masalah sudah terlihat. Pemantauan curah hujan, debit sungai, kondisi sumber air, dan kebutuhan masyarakat harus berjalan terus-menerus sebagai dasar pengambilan keputusan.
Paradoks banjir dan kekeringan di Bengkulu adalah cermin dari kegagalan sistemik dalam memandang air sebagai satu siklus utuh. Selama air masih dilihat sebagai masalah yang terpisah—banjir saat hujan, kekeringan saat kemarau—maka solusi yang diambil akan selalu setengah hati. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang: air harus ditahan, diresapkan, dan disimpan ketika ia tersedia, bukan sekadar dibuang secepat mungkin.