BENGKULU — Persoalan kemacetan yang kerap melumpuhkan pergerakan kendaraan di Simpang Empat Korpri, Kelurahan Bentiring, akhirnya berbuntut pada inspeksi langsung ke lapangan. Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Marliadi, SE, meninjau titik rawan macet tersebut bersama tim teknis Dinas Perhubungan (Dishub) dan jajaran kepolisian pada Senin (10/8/2026).
Dari hasil peninjauan, Marliadi menyebut kepadatan lalu lintas di kawasan itu sudah pada level yang mengganggu aktivitas warga. Titik kemacetan terparah terjadi pada pagi hari bertepatan dengan jam masuk sekolah dan jam masuk kerja, kemudian berulang kembali di sore hari.
Marliadi menegaskan bahwa keputusan untuk memasang alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) atau traffic light tidak bisa diambil asal-asalan. Semua opsi harus melalui kajian teknis yang matang dari Dishub.
"Kalau memang diperlukan pemasangan traffic light, kita serahkan kepada tim teknis dari Dishub untuk melakukan kajian. Apakah memang dibutuhkan traffic light atau ada solusi teknis lainnya," kata Marliadi dalam keterangannya, Senin.
Ia menambahkan, jika hasil kajian nantinya menunjukkan bahwa pengaturan arus lalu lintas saja tidak cukup, maka opsi pelebaran atau perluasan simpang juga dipersilakan untuk dihitung.
"Kalau memang harus ada pelebaran atau perluasan persimpangan, silakan dilakukan kajian. Yang penting bagaimana arus lalu lintas di wilayah ini bisa lebih lancar dan masyarakat tidak terus-menerus menghadapi kemacetan," ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, Marliadi mengingatkan agar Dishub tidak hanya berpatokan pada kondisi lalu lintas hari ini. Ia meminta tim teknis ikut memperhitungkan proyeksi pertumbuhan kendaraan dan aktivitas masyarakat di kawasan Bentiring untuk beberapa tahun ke depan.
Sebab, kawasan tersebut tengah berkembang pesat dengan bertambahnya aktivitas pendidikan, permukiman, dan mobilitas warga. Jika tidak diantisipasi sejak awal, beban lalu lintas di Simpang Empat Korpri dipastikan akan semakin berat dan berpotensi menimbulkan kemacetan yang lebih panjang.
Marliadi memastikan bahwa DPRD Kota Bengkulu siap membahas kebutuhan anggaran setelah usulan teknis dari Dishub resmi masuk. Ia meminta instansi terkait untuk menghitung estimasi biaya secara riil di lapangan, baik untuk pengadaan traffic light maupun proyek pelebaran jalan.
"Setelah tim melakukan kajian dan analisa di lapangan, silakan dihitung kebutuhan anggarannya. Berapa estimasi yang dibutuhkan, apakah untuk traffic light, pelebaran persimpangan atau kebutuhan teknis lainnya, nanti bisa diusulkan ke DPRD Kota Bengkulu," jelasnya.
Ia menegaskan, aspirasi warga terkait kemacetan ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran apabila seluruh dokumen kajian dan estimasi biaya telah disampaikan secara resmi oleh instansi terkait.