BENGKULU — Pemerintah menargetkan seluruh proses restrukturisasi BUMN rampung pada 2026. Dari total 1.000 lebih perusahaan negara, sebanyak 200 telah ditutup. Presiden Prabowo memproyeksikan jumlah akhirnya hanya 250 BUMN yang tersisa.
"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Bagaimana Pak Dony, ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250," ujar Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Alasan utama pemangkasan ini adalah membengkaknya biaya operasional dari perusahaan yang tidak produktif. Presiden menyoroti jumlah direktur utama, direksi, dan komisaris yang harus digaji dari uang negara, sementara perusahaan tidak menghasilkan laba.
"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa? Gajinya kayak apa? Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," tegas Presiden.
Dengan pengurangan jumlah BUMN, pemerintah berharap dana yang sebelumnya mengalir untuk gaji pejabat di perusahaan merugi bisa dialihkan ke sektor produktif. Perusahaan seperti Pertamina, PLN, BRI, dan Telkom disebut akan menjadi prioritas untuk diperkuat, bukan sekadar dipertahankan.
Presiden menargetkan dalam dua tahun ke depan, BUMN yang tersisa harus beroperasi secara lebih profesional. Ia meminta agar proses pembenahan ini selesai pada tahun 2026.
"Kita mau sekarang rasional, efisien. Dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam 2 tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," kata Presiden.
Di sisi lain, Prabowo mengapresiasi perbaikan kinerja BUMN dalam setahun terakhir yang mulai menunjukkan laba. Ia menilai ini modal awal untuk mendorong transformasi yang lebih besar.
Kebijakan restrukturisasi ini menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo membangun fondasi industri nasional yang kuat dan berdaya saing global. Dengan jumlah BUMN yang lebih ramping, negara diharapkan tidak lagi terbebani oleh perusahaan yang hanya menjadi beban anggaran.