Gubernur Illinois J.B. Pritzker menandatangani anggaran negara yang mencakup ketentuan pajak baru untuk aset digital pada 16 Juni lalu. Aturan ini mewajibkan setiap perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis aset digital — termasuk bursa, penyedia dompet, dan layanan kustodi — untuk melaporkan dan membayar pajak 0,2 persen dari nilai bruto setiap transaksi yang dilakukan untuk atau atas nama pelanggan di Illinois.
Pajak ini berlaku bagi perusahaan yang berbasis di Illinois atau yang menyediakan layanan kepada penduduk negara bagian tersebut, dengan syarat total penerimaan bruto tahunan mencapai minimal 100.000 dolar AS. Pemerintah negara bagian memperkirakan kebijakan ini akan menghasilkan pendapatan sekitar 60 juta dolar AS per tahun.
Yang membuat aturan ini kontroversial adalah cakupan definisinya yang sangat luas. Austin Campbell, adjunct professor di NYU Stern School of Business, mencatat di akun X bahwa definisi "aktivitas bisnis aset digital" dalam undang-undang tersebut bisa mencakup transfer uang elektronik biasa — bukan hanya kripto.
“Definisi ini sangat longgar sehingga transfer bank elektronik pun bisa terkena dampaknya,” tulis Campbell. Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Crypto Council for Innovation (CCI) dalam surat resmi kepada Gubernur Pritzker. CCI menekankan bahwa tidak ada negara bagian AS lain yang memberlakukan pajak transaksi serupa untuk saham, obligasi, atau derivatif.
Ketentuan pajak ini ditambahkan pada menit-menit terakhir pembahasan anggaran, menurut dua sumber yang mengetahui proses tersebut. Illinois Senate dan House kini sudah memasuki masa reses untuk sisa tahun ini, sehingga tidak ada ruang untuk perubahan legislatif dalam waktu dekat.
Satu-satunya celah adalah sesi veto musim gugur nanti, di mana gubernur bisa melakukan line-item veto. CCI telah meminta Pritzker untuk menggunakan wewenang tersebut dan menghapus pasal pajak ini dari anggaran. Namun hingga saat ini belum ada sinyal apakah gubernur akan melakukannya.
Kebijakan ini bertolak belakang dengan langkah Illinois sebelumnya yang justru dianggap progresif. Negara bagian tersebut baru saja mengesahkan Digital Assets and Consumer Protection Act, sebuah undang-undang yang oleh Miles Jennings, kepala kebijakan dan general counsel Andreessen Horowitz Crypto, disebut sebagai "pendekatan konstruktif terhadap teknologi blockchain."
Jennings menyebut pajak baru ini sebagai "salah satu undang-undang paling anti-kripto di Amerika Serikat."
Ketegangan antara industri kripto dan pemerintah Illinois juga memiliki latar belakang politik. Beberapa bulan sebelum pajak ini disahkan, industri kripto memberikan dukungan dana sebesar 10 juta dolar AS untuk Rep. Raja Krishnamoorthi dalam pemilihan primer Senat Demokrat Illinois — melawan kandidat yang didukung Pritzker, yaitu Letnan Gubernur Juliana Stratton.
Stratton akhirnya memenangkan pemilihan dan diprediksi akan menjadi Senator berikutnya dari Illinois. Stand With Crypto, kelompok advokasi yang didukung Coinbase, memberikan nilai "F" kepada Stratton terkait sikapnya terhadap aset digital, merujuk pada unggahan di X di mana Stratton menyebut "MAGA-backed crypto bros membuang 7 juta dolar" ke dalam pemilihan primer.
Dengan minimnya opsi legislatif, satu-satunya jalan yang tersisa untuk mengubah atau meringankan pajak ini adalah melalui gugatan hukum. Menurut seorang sumber yang mengikuti proses ini, beberapa pihak sudah mulai mendiskusikan langkah hukum, meskipun belum ada gugatan yang resmi diajukan.
Bagi pelaku industri kripto global, kebijakan Illinois ini bisa menjadi preseden yang berbahaya. Jika negara bagian lain mengikuti jejak yang sama, biaya operasional bisnis kripto di AS bisa melonjak drastis — dan pada akhirnya dibebankan kembali kepada pengguna ritel.