BENGKULU — Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bengkulu memastikan akan menanggung penuh biaya pengiriman bahan pokok dari Pulau Jawa jika terjadi kekurangan stok di Bengkulu. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi yang dibahas dalam rapat evaluasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Kepala Perwakilan BI Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat menjelaskan, subsidi distribusi akan langsung diaktifkan begitu ada daerah yang melaporkan kekurangan pasokan komoditas pokok. "Apabila ada daerah yang kekurangan pasokan komoditas pokok seperti bawang merah atau cabai, sementara pasokan di sentra produksi di Pulau Jawa tersedia, maka seluruh biaya pengiriman dari Jawa menuju daerah yang membutuhkan seperti ke Bengkulu akan sepenuhnya disubsidi," ujar Wahyu.
Rapat TPID mengidentifikasi dua komoditas utama yang menyumbang lonjakan inflasi di Bengkulu, yaitu kenaikan harga cabai dan kopi. Selain itu, sektor transportasi juga tertekan akibat meroketnya harga avtur, dipicu kenaikan harga minyak mentah dunia dari kisaran 70 dolar AS menjadi di atas 100 dolar AS per barel. Dampaknya langsung terasa pada kenaikan signifikan harga tiket pesawat.
Dalam jangka pendek, BI bersama pemerintah daerah akan mengintensifkan gerakan pangan murah dan operasi pasar untuk menjaga daya beli masyarakat. BI berkomitmen mendukung pembiayaan operasional kegiatan tersebut. "BI akan support biaya pengiriman untuk komoditas pokok kalau ada daerah yang kekurangan pasokan," tegas Wahyu.
Untuk solusi jangka menengah dan panjang, TPID Bengkulu sepakat memperkuat produktivitas pertanian terintegrasi. Langkahnya meliputi pembentukan farmer champion, jaminan ketersediaan bibit unggul, pupuk, serta pemanfaatan pestisida secara optimal guna memastikan ketahanan pangan daerah tetap terjaga.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menambahkan, pengendalian inflasi juga dilakukan melalui implementasi strategis Aksi 4K. "Kenaikan harga pangan dan kondisi ekonomi saat ini harus disikapi dengan langkah-langkah strategis dan terukur. Salah satunya melalui Aksi 4K, kami memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat, menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif kepada publik," ujar Herwan dalam rapat koordinasi TPID, Selasa (9/6/2026).