BENGKULU UTARA — Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memulai tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 lebih awal. Sosialisasi digelar di Ruang Command Center Sekretariat Daerah setempat, Senin (8/6/2026), untuk menyamakan persepsi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekda Bengkulu Utara, H. Fitriyansyah, menegaskan penyusunan APBD bukan sekadar kewajiban administratif. Anggaran daerah harus menjadi instrumen strategis untuk mendorong pembangunan dan pelayanan publik.
"Kita melaksanakan sosialisasi penyusunan APBD 2027 sesuai tahapan yang ditetapkan. Seluruh proses harus mengacu pada SIPD yang digunakan secara seragam di seluruh Indonesia, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban," kata Fitriyansyah.
SIPD menjadi tulang punggung pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban secara digital. Fitriyansyah menambahkan, optimalisasi SIPD meningkatkan akuntabilitas dan memudahkan sinkronisasi antara program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bengkulu Utara, Carles Jhonson, menjelaskan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah terkait mekanisme penganggaran, terutama dalam pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing OPD.
"Melalui sosialisasi ini, setiap perangkat daerah diharapkan memahami secara detail aturan serta tahapan penyusunan APBD 2027. Dengan demikian, proses perencanaan dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur," ujar Carles.
Ia menekankan kesamaan pemahaman diperlukan agar program dan kegiatan yang direncanakan berjalan efektif, tepat sasaran, dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
Sekda Fitriyansyah mengingatkan pentingnya ketelitian dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Kesalahan dalam penginputan data maupun ketidaksesuaian program berdampak langsung pada pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Karena itu, seluruh OPD diminta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarbidang guna meminimalkan kendala selama proses penyusunan APBD. Setiap perangkat daerah juga diminta menyusun program kerja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berharap melalui sosialisasi ini, seluruh OPD mampu memahami perubahan regulasi, mekanisme terbaru dalam SIPD, serta ketentuan teknis yang harus dipenuhi. Dengan perencanaan yang matang sejak awal, APBD 2027 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat Bengkulu Utara.