MUKOMUKO — Dua proyek infrastruktur strategis di Kabupaten Mukomuko resmi dipercepat pengerjaannya oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Proyek pertama adalah peningkatan ruas jalan sepanjang 12 kilometer yang menghubungkan Kecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan Air Dikit. Proyek kedua adalah normalisasi saluran irigasi primer di Kecamatan Teras Terunjam yang akan mengairi sekitar 1.500 hektare sawah.
Keputusan percepatan ini diambil dalam rapat koordinasi lintas instansi di kantor Bupati Mukomuko pekan lalu. Total anggaran yang dialokasikan untuk kedua proyek mencapai Rp 48 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu dan APBD Kabupaten Mukomuko.
Normalisasi irigasi primer di Kecamatan Teras Terunjam menjadi proyek yang paling dinanti petani. Saluran sepanjang 8 kilometer ini sebelumnya mengalami sedimentasi parah dan kebocoran di beberapa titik, menyebabkan pasokan air ke sawah tidak maksimal saat musim kemarau. Dengan perbaikan ini, luas sawah yang bisa ditanami padi dua kali setahun diprediksi bertambah 30 persen.
Sementara itu, peningkatan jalan di Kecamatan Lubuk Pinang dan Air Dikit akan memangkas waktu tempuh warga dari 2 jam menjadi hanya 45 menit. Jalan ini merupakan akses utama untuk distribusi hasil pertanian, seperti kelapa sawit dan karet, ke pusat kota Mukomuko.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, melalui keterangan pers, menyebut bahwa percepatan dilakukan untuk menghindari kenaikan harga material bangunan yang kerap terjadi di akhir tahun. “Dengan menyelesaikan proyek lebih cepat, kami bisa menghemat biaya hingga 10 persen dari anggaran awal. Itu artinya, sisa dana bisa dialokasikan untuk pemeliharaan jalan lingkungan,” ujarnya.
Selain itu, musim tanam kedua akan dimulai pada September mendatang. Petani di Teras Terunjam membutuhkan saluran irigasi yang sudah berfungsi penuh agar pasokan air tidak terhambat. Jika proyek molor, risiko gagal panen di lahan seluas 500 hektare mengintai.
Pemerintah menargetkan kedua proyek selesai dalam waktu 6 bulan, atau paling lambat pada Desember tahun ini. Progres pengerjaan akan dipantau setiap minggu melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Proyek (SIMPRO) yang terintegrasi dengan Inspektorat Provinsi Bengkulu.
“Kami sudah tugaskan tim pengawas lapangan untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi. Tidak boleh ada jalan yang cepat rusak atau irigasi yang bocor lagi,” tegas Kepala Dinas PUPR.
Seluruh proses lelang dan kontrak proyek telah menggunakan e-katalog dan sistem tender terbuka. Setiap pembayaran termin akan diverifikasi oleh Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Masyarakat juga bisa melaporkan dugaan penyimpangan melalui posko pengaduan yang dibuka di kantor camat setempat.
“Kami ingin proyek ini menjadi contoh tata kelola infrastruktur yang transparan. Kalau ada warga yang melihat material tidak sesuai spek, silakan laporkan langsung ke kami,” tambah Kepala Dinas PUPR.